Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 142
ditargetkan menjadi penerima bantuan dengan syarat WNI yang dibuktikan kepemilikan Nomor
Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif
membayar iman sampai Juni 2020, mendapat gaji/upah di bawah Rps juta serta memiliki
rekening bank aktif.
KPK:DATA PENERIMA BANTUAN UPAH DIPADANKAN DENGAN SPT PAJAK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar data penerima bantuan pemerintah
berbentuk subsidi upah sebanyak Rp6oo ribu dipadankan dengan data Surat Pemberitahuan
(SPT) Pajak. "Agar data valid, KPK menyarankan agar data harus dipadankan dengan SPT atau
surat pemberitahuan tahunan pajak, apakah benar perusahaan melaporkan pajaknya untuk
pegawai yang upahnya di bawah Rp 5 juta per bulan,"ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Gedung KPK,
Jakarta, Rabu (9/9/2020)
Program subsidi upah itu diluncurkan pada 27 Agustus 2020, yaitu bantuan senilai Rp2,4 juta
untuk empat bulan bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan. Penyalurannya dibagi
dua, yaitu Rp1,2 juta untuk dua bulan pertama, dan pencairan selanjutnya di dua bulan
berikutnya juga senilai Rp1,2 juta. Terdapat 15,7 juta orang yang ditargetkan menjadi penerima
bantuan dengan syarat WNI yang dibuktikan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK),
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iman sampai Juni 2020,
mendapat gaji/upah di bawah Rps juta serta memiliki rekening bank aktif.
Selanjutnya, KPK juga meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan memadankan data dari BPJS
Ketenagakerjaan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Apakah pegawai-pegawai yang menerima ini, juga menerima batuan langsung tunai dari
Kemensos. Kami sampaikan basis datanya berbeda karena Kemensos itu dari DTKS, sedangkan
penerima bantuan upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau yang DTKS itu praktis tidak punya
pekerjaan formal, sedangkan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada di DTKS, jadi kita
pastikan tidak terima subsidi upah," ungkap Alexander.
Namun, Alexander mengakui mungkin saja penerima subsidi upah juga menerima bansos dalam
bentuk lain. "Tapi apakah terima bansos lain. Bisa saja, karena pemerintah daerah juga
melakukan pendataan lewat RT atau RW bisa saja menerima misalnya bantuan beras, ini yang
kami sampaikan agar jangan sampai ada orang menerima bantuan berkali-kali dari berbagai
sumber, tapi ada yang tidak menerima sama sekali, lagi-lagi ini soal data penerima bantuan,"
ujar Alex.
KPK, menurut Alex, juga mendukung subsidi upah yang dilakukan secara bertahap. Untuk batch
1 sudah disalurkan subsidi bagi 2,4 juta pekerja dan untuk batch 2 telah tersalur 2,38 iuta
pekerja, sedangkan batch 3 masih diverifikasi datanya. "Kami berharap bisa berjalan validasi
terhadap data dan ini baru batch ke-2 dan mungkin rencana sampai akhir 15,7 juta pekerja itu
betul-betul dipastikan berhak menerima subsidi upah sejumlah Rp600 ribu per bulannya,"kata
Alexander.
Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bila pemberi kerja tidak
memberikan data sebenarnya, pemberi kerja akan dikenakan sanksi.
Safari
141
