Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 157
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengungkapkan, PP ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program
jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah corona (Covid-19). "Supaya perusahaan dan
pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-
19," ujarlda di Kemnaker,kemarin (9/9).
PERUSAHAAN DAPAT PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN IURAN
JAKARTA (RP) - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49
Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada hari Senin (31/8/2020)
lalu.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengungkapkan, PP ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program
jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah corona (Covid-19). "Supaya perusahaan dan
pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-
19," ujarlda di Kemnaker,kemarin (9/9).
Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagak-erja an yang diatur melalui
PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut Pertama, kelonggaranbatas waktu iuran jaminan kecelakaan
kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan
pensiun (JP) setiap bulan. Iuran yang semula harus dibayar pada tanggal 15 diperpanjang
menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.
Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan.
Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap
bulan. "Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan
Agustus 2020 sampai bulan Januari2021," jelas Ida.
Untuk memperoleh relaksasi, Ida mengatakan pasal 13 ayat (1) mensyaratkan pemberi kerja ,
peserta penerima upah dan pesertabukan penerima upah yang mendaftar sebelum bulan
Agustus 2020 diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai
bulan Juli 2020.
"Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk
memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan," katanya.
Sementara bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang
telah melunasi iuran JKK dan JKM di bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat
kelebihan, maka kelebihan iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran
JKK dan iuran JKM berikutnya.
Menaker berharap PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan
jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam
memenuhi kewajiban membayariuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama pandemi Covid-
19.
"Relaksasi iuran BPTS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam
bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan, " ujarnya.
Ida juga menyebut hasil survei onlineLembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Badan Litbang
Ketenagakerjaan, Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
156
