Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

Universitas Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020
menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan di
Indonesia.

Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 sangat
berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/ buruh dan
pemberi kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran
program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan
sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal. Di bidang kesehatan, pemerintah
terus berupaya mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas.

"Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus
untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh," ujar Menaker Ida.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan bahwa relaksasi iuran ini
merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja melengkapi
stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah Pekerja/Buruh.

"Kami menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim
usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemi dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional,"
ungkapnya.

Agus mengakui bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kondisi finansial BPJS
Ketenagakerjaan, namun BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan langkah-langkah efisiensi agar
dapat membantu peserta dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi covid, melalui program
relaksasi iuran dari Pemerintah WakilKetuaKomite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial APINDO,
Dipa Susila, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penerbitan PP ini. Dipa
menyatakan, PP tersebut sangat penting bagi para pengusaha dalam menjalankan usahannya.
"Relaksasi ini penting bagi kita agar kita bisa terus menjalankan usaha dengan baik karena kalau
pengusaha atau perusahaan bisa berjalan dengan baik, tentunya bisa terhindar juga PHK atau
bertambahnya pengangguran," kata Dipa.

Namun demikian, ia berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi lain selain PP
tersebut Hal itu disebutnya supaya lebih dapat mengurangi beban pengusaha dalam
menjalankan usahanya, (tau/jpg)

157