Page 118 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021

Menurut Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota G20
dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20.

Adapun tiga isu prioritas presidensi Italia yaitu pertama, penciptaan pekerjaan yang lebih baik
(decent) dan setara bagi pekerja perempuan.

Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja.

Ketiga, memastikan pekerjaan digital ( platform ) dan teleworking yang tetap mengedepankan
aspek kemanusiaan (humanis).

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Sekjen
Kemnaker Anwar dalam pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour
and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania (23/6).

Anwar mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, Sekjen Anwar menjelaskan,
setidaknya ada empat perhatian pemerintah Indonesia.

Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi angkatan kerja
perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja muda
perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya.

Kedua, Indonesia juga disebutnya berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan
sosial yang memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua.

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi
pekerja disabilitas," ucapnya.

Ketiga, lanjut eks Sekjen Kemendes PDTT itu, terkait platform dan teleworking.

Dia menyatakan bahwa Indonesia memiliki perhatian berkaitan dengan arrangement atau
regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital.

Meskipun demikian, sambungnya, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan
kondisi masing-masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung
oleh organisasi internasional terkait.

Keempat, perhatian Indonesia lainnya, yaitu memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat
sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor.

"Memanfaatkan sarana regulasi dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat
kolaborasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog
sosial yang efektif," bebernya.
Dia menyakini kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin kompleks
ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat buruh,
organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara dan
produktif.

117