Page 178 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021
P. 178

Judul               Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda
                                    Diskriminatif Dicabut
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Perlindungan Perempuan
                Halaman/URL         https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/15164351/perpres-
                                    ranham-terbit-komnas-perempuan-terus-dorong-perda-diskriminatif
                Jurnalis            Deti Mega Purnamasari
                Tanggal             2021-06-24 15:16:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Theresia Iswarini (Komisioner Komisi Nasional (Komnas Perempuan)) Masih banyak
              perda  diskriminatif  yang  harus  diadvokasi  ke  depan  dan  Komnas  Perempuan  masih  terus
              mendorong proses analisis perda (diskriminatif) untuk direkomendasikan dicabut

              negative - Theresia Iswarini (Komisioner Komisi Nasional (Komnas Perempuan)) Di antaranya
              Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa perda tidak boleh bertentangan
              dengan peraturan yang lebih tinggi, dan bertentangan dengan kepentingan umum termasuk
              diskriminasi terhadap gender

              neutral - Theresia Iswarini (Komisioner Komisi Nasional (Komnas Perempuan)) Sejak tahun 2017,
              pemerintah mendukung melakukan upaya pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif
              melalui program prioritas nasional secara khusus melalui harmonisasi kebijakan ditingkat pusat
              dan daerah

              positive - Theresia Iswarini (Komisioner Komisi Nasional (Komnas Perempuan)) Karena Komnas
              Perempuan menjadi salah satu lembaga terkait, jadi kami akan menindaklanjuti RANHAM ini



              Ringkasan

              Komisioner  Komisi  Nasional  (Komnas  Perempuan)  Theresia  Iswarini  mengatakan,  saat  ini
              pihaknya  masih  mendorong  agar  peraturan  daerah  (perda)  yang  diskriminatif  bisa  dicabut.
              Dalam  hal  ketenagakerjaan,  pihaknya  juga  mempunyai  Tim  Perempuan  Pekerja  yang  fokus
              melakukan advokasi kebijakan seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan
              dampak UU Cipta Kerja.








                                                           177
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183