Page 179 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021
P. 179
PERPRES RANHAM TERBIT, KOMNAS PEREMPUAN TERUS DORONG PERDA
DISKRIMINATIF DICABUT
JAKARTA, - Komisioner Komisi Nasional ( Komnas Perempuan ) Theresia Iswarini mengatakan,
saat ini pihaknya masih mendorong agar peraturan daerah (perda) yang diskriminatif bisa
dicabut.
Hal tersebut disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM ) Tahun 2021-2025 yang salah satu poinnya mengatur
soal pengkajian dan perubahan kebijakan dan undang-udang yang diskriminatif terhadap
perempuan.
"Masih banyak perda diskriminatif yang harus diadvokasi ke depan dan Komnas Perempuan
masih terus mendorong proses analisis perda (diskriminatif) untuk direkomendasikan dicabut,"
kata Theresia kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).
Ia pun menyebutkan, tahun 2009- 2014 Komnas Perempuan telah melakukan dialog-dialog
dengan pemerintah pusat, daerah serta organisasi masyarakat sipil.
Hasilnya, tahun 2015 pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan
untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif.
"Di antaranya Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa perda tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan bertentangan dengan kepentingan umum
termasuk diskriminasi terhadap gender," kata dia.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Kemudian, terdapat pula pasal yang mengatur mekanisme pembatalan
kebijakan daerah oleh pemerintah pusat.
Termasuk ada pula peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dikeluarkan sejak tahun
2014 untuk melakukan pengetatan terhadap perda.
Caranya adalah dengan mewajibkan registrasi peraturan daerah kepada pemerintah pusat,
dalam hal ini adalah Kemendagri.
"Sejak tahun 2017, pemerintah mendukung melakukan upaya pencegahan dan penanganan
kebijakan diskriminatif melalui program prioritas nasional secara khusus melalui harmonisasi
kebijakan ditingkat pusat dan daerah," kata dia.
Harmonisasi tersebut berbentuk komitmen kerja bersama yang dilakukan Bappenas,
Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Pihaknya juga terus mendorong agar perda tentang retribusi visum bagi perempuan korban bisa
dicabut karena perda tersebut menambah beban korban.
Dalam hal ketenagakerjaan, pihaknya juga mempunyai Tim Perempuan Pekerja yang fokus
melakukan advokasi kebijakan seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan
dampak UU Cipta Kerja.
Lebih lanjut, pihaknya juga akan menindaklanjuti RANHAM 2021-2025 tersebut dengan
mengkonsolidasikannya secara internal.
"Karena Komnas Perempuan menjadi salah satu lembaga terkait, jadi kami akan menindaklanjuti
RANHAM ini," kata dia.
178
