Page 212 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021
P. 212
"Potensi kerja sama ketenagakerjaan ini bisa dalam bentuk peningkatan kompetensi pengawas
ketenagakerjaan Indonesia maupun sistem pengawasannya khususnya pada sektor pertanian,
perkebunan, dan perikanan," kata Anwar.
"Terkait pengawasan ketenagakerjaan, Pemerintah AS juga mengapresiasi keberhasilan
Pemerintah Indonesia dalam mengurangi pekerja anak secara signifikan," ujarnya.
Hal ini disampaikan mengingat Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemnaker telah berhasil
melakukan pengurangan pekerja dan menarik 143.456 pekerja anak dari tempat kerja selama
periode 2008-2020.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Anwar Sanusi menjelaskan penerapan Undang-Undang
Cipta Kerja. Kepada delegasi AS, Sekjen Anwar pun mengatakan Pemerintah Indonesia telah
melakukan relaksasi dan penyelarasan peraturan terkait guna menarik investasi asing lebih besar
ke Indonesia. Antara lain yakni peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,
perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM.
"Seiring peningkatan iklim investasi yang lebih kondusif melalui regulasi UU Cipta Kerja yang
baru ini, pemerintah Indonesia berharap investor asing asal AS dapat berpartisipasi menanamkan
modal di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja di Indonesia, meningkatkan daya saing,
dan produktivitas pekerja Indonesia," ujar Anwar Sanusi.
Pemerintah Amerika Serikat lanjut Anwar juga menyambut baik implementasi regulasi baru ini
dan berharap Pemerintah Indonesia dapat turut mendukung peningkatan produktivitas dan
perlindungan sosial bagi pekerja Indonesia melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(unemployment benefit).
Terkait dengan Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) G20 pada tahun
2022, Indonesia meminta dukungan pemerintah AS untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan
diangkat. Yakni, sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of
work; human capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive labour
protection in the changing world of work.
211
