Page 66 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021

manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dana Pensiun MNA dalam Likuidasi) dari 1.744 pensiunan,
sebesar Rp. 94,88 miliar.
"Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak tahun 2016. Tetapi hingga kini tidak ada kepastian
kapan hak pesangonnya akan dibayarkan. Tidak dibayarnya uang pesangon menjadi masalah di
setiap keluarga pegawai. Mlai dari adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja
menjadi supir ojol, tukang bangunan. Bahkan setiap pekan kami mendengar kabar kematian
rekan kami sesama eks pegawai MNA," paparnya, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Kamis
(24/6).

PPEM juga menyampaikan, bila MNA harus ditutup atau dilikuidasi,eks karyawan tidak berdaya
mencegah. Namun, MNA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lalai dalam kewajiban
memenuhi hak-hak eks pegawainya.

Sebelumnya, pegawai termasuk pilot telah melakukan berbagai upaya untuk menuntut hak-hak
normatif tersebut. Sejak tidak menerima gaji mulai Desember 2013, telah melakukan demo
hingga akhirnya pada tahun 2016, pemerintah melalui PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA)
menetapkan program restrukturisasi karyawan berupa PHK massal. Dengan pembayaran
pesangon dicicil dalam dua tahap.

Sebenarnya peraturan ketenagakerjaan tidak membolehkan pesangon dicicil. Tapi pada
kenyataannya dengan berbagai cara dan tanpa dipahami oleh pegawai telah terjadi pembayaran
Pesangon yang dicicil dalam dua tahap. Cicilan pesangon tahap-I dibayarkan sebesar 50%.
Sementara cicilan pesangon Tahap-II diterbitkan menjadi Surat Pengakuan Utang (SPU)
dijanjikan akan dilunasi pada Desember 2018.

Janji pembayaran cicilan Pesangon Tahap-II tidak pernah terjadi. Malah tanpa dipahami oleh
pegawai, salah satu kreditur MNA, PT. Parewa Catering mengajukan PKPU terhadap MNA. Proses
PKPU bergulir di Pengadilan Niaga Surabaya, bulan Nopember 2018 keluarlah keputusan damai
homologasi diterima.

Segala yang berbentuk utang termasuk SSPU pegawai menjadi masuk kedalam homologasi yang
diharapkan akan bergulir atau mulai ada kepastian pembayaran ditandai dengan terbitnya ijin
terbang MNA (AOC).

Masalahnya, proses homologasi sampai saat ini menjadi tidak jelas penyelesaiannya karena
investor MNA pendukung PKPU masuk penjara karena kasus penipuan, dan izin terbang (AOC)
tidak pernah terbit. Selama izin terbang tidak terbit, eksekusi keputusan Pengadilan Niaga
Surabaya tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Sehingga cicilan pesangon Tahap-II menjadi
tidak jelas kapan dibayarkan.

65