Page 99 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021

DUKUNGAN PEMERINTAH SOAL 3 ISU PRIORITAS KETENAGAKERJAAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya
Goal No. 8 yaitu 'Decent Work and Economic Growth'. Ia mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota
G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania.

Menurut Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota G20
dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait 3 isu prioritas presidensi Italia yaitu
pertama, penciptaan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan.
Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja.
Ketiga, memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan
aspek kemanusiaan (humanis).

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Anwar dalam
keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

Dalam mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, ia menjelaskan setidaknya ada 4
perhatian pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi
partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan
produktivitas pekerja muda perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya.

Kedua, Indonesia juga berkomitmen memperkuat pelaksanaan pelindungan sosial yang
memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua.

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi
pekerja disabilitas," ucapnya.
Ketiga, terkait platform dan teleworking. Ia menyatakan Indonesia memiliki perhatian berkaitan
dengan arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital.

Meskipun demikian, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan kondisi masing-
masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung oleh organisasi
internasional terkait.

Keempat, perhatian Indonesia lainnya, yaitu memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat
sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi
dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang
keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog sosial yang efektif.

Ia menyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin
kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat
buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara
dan produktif.

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak,
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapa pun," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Anwar tidak juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20
Employment Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya,
Arab Saudi. Menurutnya, meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung, pertemuan ini
menunjukkan bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat
pemulihan, khususnya di sektor ketenagakerjaan.

98