Page 94 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021

SEKJEN ANWAR PAPARKAN KOMITMEN INDONESIA DALAM MENDUKUNG 3 ISU
PRIORITAS KETENAGAKERJAAN FORUM G20
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya
Goal No. 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth".

Sekjen Anwar mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada
pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers'
Meeting/G20-LEMM) di Catania.

Menurut Sekjen Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota
G20 dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait 3 isu prioritas presidensi Italia yaitu
pertama, penciptaan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan.
Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja.
Ketiga, memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan
aspek kemanusiaan (humanis).

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Sekjen
Anwar dalam pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and
Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania (23/6/2021).

Dalam mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, Sekjen Anwar menjelaskan,
setidaknya ada 4 perhatian pemerintah Indonesia.

Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi angkatan kerja
perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja muda
perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya.
Kedua, Indonesia juga disebutnya berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan
sosial yang memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua.

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi
pekerja disabilitas," ucapnya.

Ketiga, terkait platform dan teleworking, ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki perhatian
berkaitan dengan arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital.

Meskipun demikian, sambungnya, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan
kondisi masing-masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung
oleh organisasi internasional terkait.
Keempat, perhatian Indonesia lainnya, yaitu memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat
sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi
dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang
keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog sosial yang efektif.

Ia menyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin
kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat
buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara
dan produktif.

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak,
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapa pun," jelasnya.

93