Page 408 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Judul Anggota DPRD Kabupaten Bekasi apresiasi subsidi pekerja peserta BP
Jamsostek
Nama Media jabar.antaranews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/186022/anggota-dprd-
kabupaten-bekasi-apresiasi-subsidi-pekerja-peserta-bp-jamsostek
Jurnalis Yuniardi Ferdinan
Tanggal 2020-08-10 17:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Nyumarno (Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan) Ini
merupakan bentuk upaya positif pemerintah membantu sektor pekerja dengan memberikan
bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19

positive - Nyumarno (Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan) Subsidi
pekerja ini tentu dibutuhkan oleh para pekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup
keluarga, anak sekolah, serta kebutuhan lain di masa pandemi namun jangan jadikan bantuan
sosial ini untuk melemahkan isu perjuangan buruh

neutral - Nyumarno (Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan)
Implementasinya harus benar-benar mengakomodir seluruh pekerja dengan upah di bawah Rp5
juta sebulan, termasuk meskipun upah di atas Rp5 juta saat pelaporan awal badan usaha kepada
BP Jamsostek namun menjadi turun di bawah angka itu saat pandemi COVID-19 dengan alasan
apapun

negative - Nyumarno (Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan) Kemudian
nonASN penerima upah dari APBN dan APBD seperti pemerintah desa dan kelurahan, staf desa,
BPD, LPM, Karang Taruna, hingga pengurus RT/RW yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta
sebulan juga dimasukkan ke dalam penerima subsidi ini sepanjang mereka terdaftar kepesertaan
di BP Jamsostek

negative - Nyumarno (Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan) Saya
mengusulkan agar subsidi pekerja ini diprioritaskan terlebih dahulu kepada korban PHK yang
tidak punya penghasilan. Ada yang masih dalam proses tapi upahnya sudah tidak dibayar oleh
pengusaha, ada juga yang sudah resmi di PHK.namun pesangonnya tidak seberapa. Padahal
pada saat mereka aktif bekerja, mereka juga bagian dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oleh
karena itu, korban PHK yang tidak memiliki penghasilan lagi harusnya didahulukan dan
diutamakan, barulah kemudian kepada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta sebulan

407