Page 409 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 409
Ringkasan
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan Nyumarno mengapresiasi rencana
pemerintah memberikan subsidi bantuan sosial bagi para pekerja swasta peserta BP Jamsostek
yang memiliki upah di bawah Rp5 juta sebulan.
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI APRESIASI SUBSIDI PEKERJA PESERTA BP
JAMSOSTEK
Cikarang, Bekasi - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan Nyumarno
mengapresiasi rencana pemerintah memberikan subsidi bantuan sosial bagi para pekerja swasta
peserta BP Jamsostek yang memiliki upah di bawah Rp5 juta sebulan.
"Ini merupakan bentuk upaya positif pemerintah membantu sektor pekerja dengan memberikan
bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19," kata Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal Fraksi
PDI Perjuangan Nyumarno di Cikarang, Senin.
Nyumarno mengaku di masa pandemi ini dirinya kerap menjumpai fakta di lapangan mengenai
pelanggaran oleh pemberi kerja dengan memberlakukan prinsip No Work No Pay atau
meliburkan karyawan tanpa memberi upah sehingga berdampak langsung terhadap kehidupan
perekonomian pekerja.
"Subsidi pekerja ini tentu dibutuhkan oleh para pekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan
hidup keluarga, anak sekolah, serta kebutuhan lain di masa pandemi namun jangan jadikan
bantuan sosial ini untuk melemahkan isu perjuangan buruh," katanya.
Pemerintah berencana memberikan subsidi pekerja sebesar Rp600.000 sebulan selama empat
bulan mulai Bulan September 2020. Saat ini regulasi mengenai teknis pemberian bantuan itu
tengah dibahas pemerintah, bisa berupa peraturan menteri ataupun petunjuk pelaksanaan dan
teknis dari BP Jamsostek.
Nyumarno mengusulkan pemerintah melakukan pendataan sesuai fakta secara riil berdasarkan
kondisi di lapangan sehingga bukan menjadi bentuk eksodus pemberi kerja untuk melakukan
pemotongan upah dengan cara melaporkan upah pekerja menjadi di bawah Rp5 juta sebulan
kepada BP Jamsostek.
"Implementasinya harus benar-benar mengakomodir seluruh pekerja dengan upah di bawah Rp5
juta sebulan, termasuk meskipun upah di atas Rp5 juta saat pelaporan awal badan usaha kepada
BP Jamsostek namun menjadi turun di bawah angka itu saat pandemi COVID-19 dengan alasan
apapun," katanya.
Dia juga meminta pekerja honorer non-ASN yang terdaftar pada BP Jamsostek dan memiliki
upah di bawah Rp5 juta sebulan masuk sebagai salah satu katagori penerima subsidi tersebut.
"Kemudian nonASN penerima upah dari APBN dan APBD seperti pemerintah desa dan kelurahan,
staf desa, BPD, LPM, Karang Taruna, hingga pengurus RT/RW yang berpenghasilan di bawah
Rp5 juta sebulan juga dimasukkan ke dalam penerima subsidi ini sepanjang mereka terdaftar
kepesertaan di BP Jamsostek," ungkapnya.
Skema bantuan sosial subsidi pekerja juga harus diberikan kepada pekerja yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat pandemi baik yang sedang dalam proses maupun yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap.
"Saya mengusulkan agar subsidi pekerja ini diprioritaskan terlebih dahulu kepada korban PHK
yang tidak punya penghasilan. Ada yang masih dalam proses tapi upahnya sudah tidak dibayar
408
