Page 457 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 457
Judul Ekspektasi Luar Biasa, Akurasi Data Penerima Gaji Tambahan Jadi
Syarat Utama
Nama Media sindonews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/128816/33/ekspektasi-luar-biasa-
akurasi-data-penerima-gaji-tambahan-jadi-syarat-utama-1597054129
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2020-08-10 17:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa dalam penyaluran gaji
tambahan alias subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp5
juta, akurasi validasi data adalah keharusan.
"Apalagi ekspektasi publik sangat luar biasa terhadap bantuan ini. Jadi, akurasi validasi data
sangat penting karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang
dilakukan BPJSTK," ungkap Ida dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8/2020).
EKSPEKTASI LUAR BIASA, AKURASI DATA PENERIMA GAJI TAMBAHAN JADI
SYARAT UTAMA
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa dalam penyaluran gaji
tambahan alias subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp5
juta, akurasi validasi data adalah keharusan.
"Apalagi ekspektasi publik sangat luar biasa terhadap bantuan ini. Jadi, akurasi validasi data
sangat penting karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang
dilakukan BPJSTK," ungkap Ida dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8/2020).
Dia mengatakan, dengan adanya ekspektasi publik yang sangat luar biasa ini, program subsidi
upah harus benar-benar diterima oleh pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan.
( "Bantuan langsung tunai (BLT) ini akan dibayarkan langsung pada nomor rekening atas
nama penerima bantuan pemerintah subsidi upah," tambah Ida.
Dalam pelaksanaan bantuan pemerintah ini, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan yang
ditetapkan oleh Menaker. "Pelaksanaan ini mendapatkan pendampingan langsung dari
Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK, dan BPKP untuk mengawasi pelaksanaan bantuan
pemerintah berupa subsidi upah agar tepat sasaran," tegas Ida.
(fai).
456
