Page 626 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 626
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Manto Jorghi mengatakan, Pemerintah Kota
Depok akan segera berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Depolc Menurutnya,
bantuan program subsidi diberikan kepada tenaga kerja, yang bukan berstatus Aparatur Sipil
Negara (ASN) maupun BUMN. Pegawai atau pekerja yang berhak menerima bantuan hanya yang
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait jumlah pegawai yang
tergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan " ujar Manto Jorghi kepada Radar Depok, Minggu
(9/8).
Manto menjelaskan, apabila melihat dari data 2019 data dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok,
sebanyak 125.161 jiwa dari Pekerja Penerima Upah. Sementara, Pekerja Bukan Penerima Upah
sebanyak 14.548 jiwa. Guna memvalidasi data pekerja yang akan mendapatkan bantuan
tersebut, dibutuhkan data yang akurat.
Manto mengungkapkan, saat ini Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sedang
mematangkan aturan atau regulasinya yang akan dilaksanakan terkait pemberian program
tersebut. Namun, apabila menyimak pengarahan dari Kementerian, dalam waktu dekat setelah
pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan validasi data, data terebut akan diserahkan ke
Kementerian Keuangan RI.
"Data yang sudah di terverifikasi akan di serahkan ke Kementerian Keuangan RI, guna diproses
dan ditransfer ke rekening pekerja," terang Manto.
Terkait data tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok tak merespon pertanyaan yang
dilontarkan Harian Radar Depok.
Sementara sebelumnya, pemerintah akan menjalankan program subsidi gaji bagi pekerja dengan
upah di bawah Rp 5 juta. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap, program yang akan
berjalan September ini mampu menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja.
Jumlah pekerja swasta yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta sebanyak 13,8 juta pekerja. Data
ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan terus divalidasi untuk memastikan tepat sasaran
dan meminimalkan terjadinya duplikasi. "Pemerintah berharap subsidi ini dapat menjaga daya
beli dan kesejahteraan pekerja yang terdampak Covid-19," kata Ida dalam keterangan tertulis,
Jumat (7/8).
Ida menerangkan, subsidi gaji sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan atau total Rp2,4
juta ini, akan diberikan setiap dua bulan sekali. Dengan begitu, dalam satu kali pencairan, pekerja
akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta.
Menurut Ida, pembayaran yang dilakukan sebanyak dua kali untuk memastikan daya beli dan
konsumsi tetap terjaga. Ini juga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga
dan keempat tahun ini.
Sementara itu, syarat pekerja yang menerima subsidi ini adalah pekerja swasta di luar PNS dan
pegawai BUMN. Pekerja penerima subsidi harus pekerja yang aktif terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan, atau setara dengan gaji di bawah
Rp5 juta per bulan. "Penerima subsidi gaji adalah pekerja yang membayar iuran BPJS
Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai apresiasi bagi para pekerja yang terdaftar dan membayar iuran
BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida.
Adapun, Ida mengatakan, subsidi gaji ini merupakan perluasan stimulus bantuan sosial yang
digodok bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, Kementerian
Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjalankan program subsidi ini, Kementerian
625
