Page 690 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 690
ketenagakerjaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengungkapkan 3,5 juta
pekerja terdampak pandemi dan paling banyak di Provinsi Jawa Barat atau Jabar.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan hingga 31 Juli 2020 total pekerja
formal maupun informal yang terdampak COVID-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Dari
jumlah tersebut, data yang sudah di- cleansing Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan
mencapai 2.146.667 orang (yang terdata by name by address ).
Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai
1.132.117 orang dan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 383.645 orang. Sedangkan pekerja
sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang.
"Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan tenaga kerja yang terdampak pandemi paling
banyak. Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini perlu
untuk segera ditindaklanjuti sesegera mungkin agar kita bisa tekan laju dampak COVID-19 ini ke
depannya," kata Ida Fauziyah melalui pernyataan resmi, Senin (10/8).
Menurut data yang dihimpun Kemnaker hingga 31 Juli 2020, pekerja formal maupun informal
yang terdampak COVID-19 di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, lanjut Ida, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi
Nasional berupaya meringankan beban pekerja ter-PHK melalui berbagai stimulus. Termasuk
menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para korban PHK, Kartu Prakerja, program padat
karya, dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi .
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu menambahkan, Pemerintah akan memberikan
stimulus berupa subsidi upah kepada para pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang
penghasilannya di bawah Rp 5 juta.
"Subsidi upah diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan
per dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar
Rp1,2 juta," ungkap Ida.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik
Garsadi , mengungkapkan bahwa kondisi ketenagakerjaan yang ada di Jabar saat ini tingkat
angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi. Ditambah lagi, masih tingginya angka
disparitas UMK ditingkat Kabupaten/ Kota, yang berdampak pada minimnya produktivitas dan
daya saing keterampilan yang ada di Jawa Barat.
"Tentu Kami di provinsi meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan
prasarana pelatihan di Jawa Barat dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik," ungkap
Taufik.
Pekerja Jabar PHK Kemnaker Pandemi2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.260.
689
