Page 694 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 694
Lanjut Ida, secara nasional hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal
maupun informal yang terdampak COVID-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Sedangkan dari
data yang sudah di cleansing kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2.146.667
orang yang terdata by name by address.
"Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai
1.132.117 orang, sementara pekerja formal yang di-PHK mencapai 383.645 orang," ungkap
politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sedangkan, kata Ida, pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang.
Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional berupaya meringankan beban pekerja
ter-PHK melalui berbagai stimulus. Termasuk menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para
korban PHK, kartu prakerja serta masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk
penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.
Bahkan menurut Ida, pemerintah akan memberikan stimulus berupa subsidi upah kepada para
pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya dibawah 5 juta rupiah. Subsidi
upah diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan per dua
bulan sekali. "Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2
juta", ungkap Ida.
Maka dengan demikian, diharapkan dengan adanya stimulus seperti ini, maka daya beli
masyarakat akan mulai meningkat. Sehingga akan berdampak pada pertumbuhan positif
perekonomian Indonesia di kuartal III dan IV kedepannya. Ida mengajak jajarannya di
Kadisnaker Kabupaten atau Kota untuk bersama sama gotong royong dan menjaga soliditas
moral sosial. Itu dilakukan guna serius dalam penanganan dan pemulihan disektor
ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat.
Kadisnaker Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengungkapkan, kondisi
ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat saat ini tingkat angka pengangguran terbuka di Jawa
Barat masih cukup tinggi. Tambah lagi, masih tingginya angka disparitas UMK ditingkat Kab/Kota,
yang berdampak pada minimnya produktivitas dan daya saing keterampilan yang ada di Jawa
Barat.
"Tentu Kami di provinsi meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan
prasarana pelatihan di Jawa Barat dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik", tutup
Taufik..
693
