Page 721 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 721
Judul CARA DAFTAR BLT PEKERJA FORMAL: Penerima Subsidi Upah
Bertambah Jadi 15,7 Juta Orang
Nama Media ayojakarta.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.ayojakarta.com/read/2020/08/10/22612/cara-daftar-blt-
pekerja-formal-penerima-subsidi-upah-bertambah-jadi-157-juta-orang
Jurnalis Aini Tartinia
Tanggal 2020-08-10 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
Ringkasan
TEBET, AYOJAKARTA.COM - Pemerintah menambah anggaran menjadi sekitar Rp37,7 triliun
untuk 15,7 juta pekerja untuk program insentif atau bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja
swasta. Sebelumnya, anggaran bantuan tersebut tersedia Rp33,1 triliun untuk 13,3 juta orang.
CARA DAFTAR BLT PEKERJA FORMAL: PENERIMA SUBSIDI UPAH BERTAMBAH JADI
15,7 JUTA ORANG
TEBET, AYOJAKARTA.COM - Pemerintah menambah anggaran menjadi sekitar Rp37,7 triliun
untuk 15,7 juta pekerja untuk program insentif atau bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja
swasta. Sebelumnya, anggaran bantuan tersebut tersedia Rp33,1 triliun untuk 13,3 juta orang.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Konferensi Pers Kantor
Presiden, Senin (10 Agustus 2020). Menurutnya, kenaikan anggaran dan sasaran pekerja
tersebut karena saat ini banyak mereka yang bekerja dibandingkan mereka yang di-PHK atau
belum memiliki pekerjaan.
Menurut Ida, nanti pekerja di luar aparatur sipil negara (ASN), karyawan BUMN, TNI dan Polri
akan mendapatkan insentif RP600 ribu selama empat bulan. Program ini akan dimulai September
2020. Uang tersebut, akan langsung ditransfer ke rekening pekerja bersangkutan.
"Pemerintah menggunakan data BPJSTK sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara tepat
dan cepat sasaran karena sekarang data BPJS/TK dinilai paling lengkap dan akurat sehingga
akuntabel dan valid," kata Menteri Ida.
Untuk menjamin akurasi validasi data pekerja atau buruh yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan
tepat sasaran, Kemnaker membentuk tim koordinasi pelaksanaan dan juga mendapatkan
pendampingan aparat hukum dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan KPK.
720
