Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

Judul UU Cipta Kerja, Standar Upah dan Nasib Pelaut Dalam Negeri
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qilave469/uu-cipta-kerja-standar-upah-
dan-nasib-pelaut-dalam-negeri
Jurnalis Heri ruslan
Tanggal 2020-10-22 13:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Di tengah segala kontroversi dan penolakan dari berbagi komponen masyarakat sejak digagas
oleh pemerintah, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi
Undang-Undang oleh Parlemen. Setelah Senayan menyetujuinya ternyata kontroversi dan
penolakan yang sudah berakar tadi malah makin menjadi-jadi.

UU CIPTA KERJA, STANDAR UPAH DAN NASIB PELAUT DALAM NEGERI

Di tengah segala kontroversi dan penolakan dari berbagi komponen masyarakat sejak digagas
oleh pemerintah, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi
Undang-Undang oleh Parlemen. Setelah Senayan menyetujuinya ternyata kontroversi dan
penolakan yang sudah berakar tadi malah makin menjadi-jadi.

Salah satu isu yang memantik emosi jiwa publik sehingga mereka turun ke jalan memprotes
aturan tersebut adalah seputar ketenagakerjaan/perburuhan. Tulisan ini ingin fokus pada kaitan
UU Cipta Kerja dengan upah pelaut.

Sesuai dengan namanya, UU Cipta Kerja memang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja.
Dengan pengesahan aturan ini lapangan kerja yang ingin diciptakan itu memang tidak akan
serta-merta muncul. UU Cipta Kerja hanya mempersiapkan prakondisinya. Tercipta atau tidaknya
lapangan kerja amat ditentukan oleh investasi yang dilakukan oleh para pengusaha, baik dari
dalam negeri maupun luar negeri. Demi tujuan ini, regulasi - terutama yang berbentuk UU - yang
dapat mempersulit gerak investor menamkan modalnya 'ditertibkan' agar sesuai dengan target
besar penciptaan lapangan kerja.

Memahami pengaturan isu ketenagakerjaan dalam UU Cipta Karya, hal yang paling membentot
perhatian adalah soal upah. Pihak pekerja menilai aturan sapu jagat itu banyak mentorpedo
ketentuan pengupahan yang diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan.
Akibatnya, nasib buruh yang selama ini lumayan baik dengan aturan lama tersebut diperkirakan
akan memburuk seiring dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja. Pertanyaannya, bagaimana
kondisi pengupahan pelaut dalam UU Cipta Kerja? Tidak berlebihan rasanya bila disebut pelaut
tidak memiliki tempat dalam UU Cipta Kerja. Sama seperti perlakuan UU Ketenagakerjaan yang
145