Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Permenaker Nomor 18
tahun 2020 mengurangi kualitas KHL dari permenaker sebelumnya
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Permenaker Nomor 18
tahun 2020 mengurangi kualitas KHL dari permenaker sebelumnya.

negative - Fithra Faisal (ekonom dari Universitas Indonesia) Kalau upah turun itu bisa memicu
gejolak yang lebih besar lagi [setelah] ada omnibus law

negative - Fithra Faisal (ekonom dari Universitas Indonesia) Kalau upah enggak naik itu win-win
solution

Ringkasan

Kalangan pengusaha merekomendasikan upah tahun depan bisa turun dengan alasan pandemi.
Buruh menolaknya.
Unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), lembaga non struktural yang
bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait pengupahan,
mengusulkan agar upah tahun depan minimal sama dengan tahun ini, bahkan kalau bisa lebih
rendah.

DIHANTAM CIPTA KERJA & CORONA, UPAH TAHUN DEPAN BISA JADI TURUN

Kalangan pengusaha merekomendasikan upah tahun depan bisa turun dengan alasan pandemi.
Buruh menolaknya.

Unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), lembaga non struktural yang
bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait pengupahan,
mengusulkan agar upah tahun depan minimal sama dengan tahun ini, bahkan kalau bisa lebih
rendah.

"Upah minimum untuk perusahaan yang terdampak COVID-19 dirundingkan secara bipartit
(antara pengusaha dan pekerja). Kalau sesuai bipartit bisa lebih rendah, bisa kurang, bisa tinggi
karena disesuaikan dengan kemampuan perusahaan," kata Wakil Ketua Depenas Adi Mahfudz
kepada wartawan Tirto , Senin (19/10/2020).

Adi mengatakan unsur pengusaha mengusulkan demikian karena banyak perusahaan yang roda
bisnisnya babak belur terdampak COVID-19. Penurunan upah, katanya, diharapkan bisa
membantu pelaku usaha pulih dari hantaman pandemi, termasuk menghindari pemutusan
hubungan kerja (PHK).
"Kalau bisa jangan terjadi PHK kedua, jangan sampai ada yang dirumahkan, kemudian jangan
ada pemotongan upah mengingat produktivitas usaha semuanya drop ," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menyambut baik
usul tersebut. Menurutnya upah stagnan atau malah turun tidak dilarang dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,
penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak--yang
direkomendasikan Dewan Pengupahan--serta dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.

151