Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

"Sementara pertumbuhan ekonomi nasional masih minus, inflasi pun menjadi deflasi," ujar
Hariyadi dalam konferensi pers virtual di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/10/2020).
Oktober lalu International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun ini akan terkontraksi minus 1,5 persen. Ini lebih buruk dari proyeksi per Juni,
yaitu kontraksi 0,3 persen. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan telah terjadi
deflasi selama tiga bulan berturut-turut, yaitu sebesar 0,10% pada Juli, 0,05% pada Agustus,
dan 0,05% pada September.

Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah
mengatakan jika usul tersebut disampaikan dalam kondisi normal, maka ia sama sekali tidak
pantas. "Tapi sekarang usulan ini keluar saat kondisi keduanya sakit. Usahanya dengan
pekerjanya," kata dia kepada wartawan Tirto , Senin.

Ia khawatir jika upah naik maka "yang terjadi justru PHK; pekerja dirumahkan." "Justru itu akan
menghantam pekerja. Saya kira juga pekerja harus paham kondisi perusahaan tempat dia
bekerja," katanya.

Ditentang Buruh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mirah Sumirat
menolak usul ini. Ia mengatakan rekomendasi ini "enggak keruan." Mirah mengatakan banyak
sektor usaha yang tidak terpengaruh COVID-19, misalnya farmasi dan telekomunikasi. "Itu mau
mereka (pengusaha) saja. Jangan pukul rata," katanya kepada wartawan Tirto , Senin.

Ia juga mengatakan upah minimum tidak mungkin turun dengan terbitnya Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang KHL. Dalam peraturan tersebut, komponen
KHL--salah satu variabel dalam menentukan upah--yang semula terdiri dari 60 jenis kini menjadi
64.

"Kan komponen KHL naik, ya. Sebenarnya sudah gugur dengan sendirinya rekomendasi itu,"
katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun mengatakan organisasinya
menolak usul tersebut. "Tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan
karena pertumbuhan ekonomi sedang minus," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu
(17/10/2020).

Ia membandingkan dengan situasi tahun 1998-1999, ketika Indonesia dihantam krisis.
Menurutnya saat itu upah DKI Jakarta tetap naik 16 persen meski pertumbuhan ekonomi tahun
itu minus 17,49 persen.

Kenaikan upah juga dalam rangka meningkatkan kontribusi para pekerja terhadap ekonomi
nasional, katanya. Logikanya sederhana: jika upah turun, maka daya beli juga turun dan tingkat
konsumsi turun. Padahal ekonomi Indonesia masih mengandalkan konsumsi rumah tangga.
Karena alasan itu juga ia menolak Permenaker Nomor 18 tahun 2020 yang menambah komponen
KHL. Menurutnya, meski komponennya ditambah, "Permenaker Nomor 18 tahun 2020
mengurangi kualitas KHL dari permenaker sebelumnya." Misalnya komponen belanja buah, dari
yang sebelumnya Rp68 ribu menjadi Rp42 ribu--turun Rp26 ribu.
Seperti Piter, ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal menegaskan tidak adanya kenaikan
upah atau bahkan penurunan tahun depan "sebenarnya sudah fair sesuai dengan formula itu,"
mengingat data menunjukkan sudah berbulan-bulan Indonesia mengalami deflasi.

152