Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

menurutnya, UU ciptaker bisa dicabut melalui legislative review ini. DPR bisa menginisiasi UU
baru yang isinya mencabut UU Ciptaker Tak perlu banyak pasal, cukup dua. pertama mengenai
pembatalan, kedua, soal masa berlaku.

Namun, jika permohonan tersebut tidak diindahkan, buruh siap kembali menggelar aksi besar-
besaran dengan titik fokus gedung DPR RI. Aksi ini rencananya akan dilakukan pada saat sidang
paripurna pembukaan masa sidang DPR, sekitar awal November 2020.

Dia menegaskan, aksi akan digelar terarah, terukur, dan sesuai konstitusional. Tak akan ada
rusuh, tindakan anarkis, atau merusak kepentingan umum. "Ini aksi damai karena ini perjuangan
yang bersih, fokus, dan tidak ada yang menunggangi. Jadi kita lihat dulu informasi kapannya
setelah reses ini," tuturnya.

Di samping itu, SP/SB juga tengah mengajukan judicial review untuk melakukan uji materi dan
uji formil dari UU cipaker. Uji materi difokuskan pada isi dari UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan,
sementara, uji formil dilakukan karena proses pengesahan yang dicurigai cacat aturan. "Pada
setiap sidang, kami juga akan melakukan aksi di depan MK," ungkap alumni Universitas
Indonesia (UI) tersebut

Dalam kesempatan itu, ia juga turut menyinggung soal upah minimum tahun 2021. Dia
menegaskan, bahwa tahun depan, kenaikan upah minimum harus tetap ada. Baik itu upah
minimum kabupaten/kota, upah minimum provinsi, hingga upah minimum sektoral.

"Berapa nilainya? 8 persen. Dari mana angka itu? dilihat angka tiga tahun berturut-turut,"
katanya.

Selain itu, lanjut dia, jika berkaca pada resesi ekonomi pada krisis 1998 kenaikan upah minimum
bisa tetap terjadi, padahal kala itu pertumbuhan ekonomi mencapai minus 13,6 persen, jauh
lebih besar dibanding saat ini.

"llijuannya apa? agar purchasing power tetap terjaga," ungkapnya. Apalagi mengingat investasi
sedang tidak baik, ekspor pun sama. "Jadi tinggal konsumsi yang harus diperjuangkan untuk
menjaga pertumbuhan ekonomi," sambungnya, nah, salah satu instrumen konsumsi ini adalah
upah.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz mengatakan,
pihaknya sudah memberi masukan pada menteri ketenagakerjaan terkait pengupahan 2021.
Isinya, mengusulkan bagi perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 penyesuaian upah
minimum dapat dilakukan secara bipartite. Sementara, bagi yang terdampak maka upah
minimum 2021 sama dengan tahun 2020 atau tidak ada kenaikan. "Pada prinsipnya kita harus
melihat realitas dulu. Secara factual, bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi kita masih
negatif," katanya.

Lalu, apakah perubahan komponen hidup layak (KHL) dari 60 menjadi 64 tidak akan
diperhitungkan dalam penetapan? Adi mengatakan, selama UU 13/2013 masih berlaku dan tetap
mengacu pada PP 78/2015 maka permenaker 18/2020 tentang KHL beriaku. Walaupun
pengusaha telah meminta pada menaker agar ditunda terlebih dahulu dalam satu tahun ke
depan. Meski begitu, ketentuan ini pun masih menunggu keputusan menaker untuk menetapkan
besaran acuan upah minimum tahun depan.

Masukan KSPI mengenai legislative review ini pun mendapat tanggapan oleh Fraksi PKS di DPR
Sekretaris Fraksi PKS Sukamta menyatakan bahwa saat ini mereka sedang mempertimbangkan
untuk mengambil opsi legislative review. Secara paralel, mereka juga melakukan penelitian
terhadap UU Ciptaker versi paripurna dan yang dikirim ke pemerintah sebanyak 812 halaman.

190