Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

"Tapi (tipe, red) Presiden yang ambil keputusan tidak populis. Dicaci maki," katanya. Tetapi dia
meyakini keputusan itu diambil untuk masa depan bangsa Indonesia. Mengorbankan
kepentingan pribadi.

Dalam kesempatan tersebut mantan Panglima TNI itu menyampaikan bahwa mereka kewalahan
menghadapi disinformasi dan hoax yang berada di media sosial tentang UU Ciptaker. "Tetapi itu
bukan sebuah alasan bagi kami tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu ingin memperbaiki
diri," jelasnya.

Moeldoko mengungkapkan dalam konteks UU Ciptaker, ada masukan bahwa komunikasi
pemerintah tidak bagus. Presiden Jokowi juga mengetahui kondisi itu. Bahwa komunikasi publik
pemerintah sangat jelek.'Untuk itu ini sebuah masukan dan teguran dari Presiden. Kita perbaiki
ke depan," tuturnya.

Dia lantas menjelaskan pentingnya UU Ciptaker. Di antaranya terkait kondisi paradoks saat ini.
Di tengah adanya bonus demografi, terdapat angkatan kerja 2,9 juta jiwa. Kemudian di tengah
pandemi Covid-19, muncul kondisi baru yaitu para pekerja yang kehilangan pekerjaannya atau
jadi pengangguran. Jumlah sekitar 3,5 juta jiwa. Lalu ditambah jumlah pengangguran
sebelumnya yaitu 6,5 juta jiwa.

"Ini adalah kondisi riil yang harus diselesaikan pemerintah," katanya. Sebab menurut Moeldoko
tujuan bernegara adalah untuk kesejahteraan umum. Dengan cara menyiapkan para pencari
kerja itu untuk dapat pekerjaan.

Lalu hubungan dengan UU Ciptaker adalah untuk menarik minat para investor. Baik itu investor
dari luar negeri maupun dalam negeri. Dengan begitu bakal banyak lapangan pekerjaan yang
tersedia. Dengan UU Ciptaker, masalah hiper regulasi bisa diharmonisasi.

Sebelum ada UU Ciptaker ini, Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi sudah lebih dahulu
menyiapkan sejumlah pendukung terciptanya iklim investasi yang baik. Seperti pembangunan
infrastruktur terus digenjot. Selain itu stabilitas politik dan keagamanan dijaga. Supaya orang
tidak takut untuk berinvestasi di Indonesia. "Kalau anak-anak di jalanan dipahamkan, anak-anak
tidak turun ke jalan (demo, red)" kata dia.

Sementara itu, sikap mayoritas serikat pekerja/buruh (SP/SB) masih sama. Tegas menolak UU
Ciptaker khususnya klaster ketenagakerjaan. Karenanya, 32 konfederasi SP/SB tengah
menyiapkan sejumlah langkah lanjutan guna menggagalkan diimplementasikannya UU Ciptaker
ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya telah
bersurat pada sembilan fraksi di DPR guna mengajukan permohonan pengajuan legislatiue
review terhadap UU Ciptaker. Surat yang disampaikan 20 Oktober2020 lalu juga ditembuskan ke
pimpinan DPR, MPR, DPD, dan 575 anggota DPR RI.

KSPI meminta DPR melakukan legislatiue review karena UU sapu jagad ini terbukti telah
mendapat penolakan keras dari masyarakat luas. Bukan hanya dari kalangan pekerja saja,
namun pemerhati lingkungan hingga akademisi "Oleh karena itu DPR harus mengambil sikap
untuk melakukan legislatiue review" tegasnya.

Dia pun menantang Fraksi PKS dan Partai Demokrat untuk menginisiasi legislatif review ini di
DPR. Upaya ini sebagai bukti bahwa keduanya memang benar-benar membela rakyat, bukan
hanya perkara manuver politik saja. "Kalau memang menolak, ambil langkah politik secara
konstitusional," ungkapnya.

189