Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 185

JKP merupakan skema baru terkait dengan jaminan ketenagakerjaan yang tidak mengurangi
              manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
              Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.

              Baca: RUU Cipta Kerja Disahkan, Apakah Pekerja yang Mengundurkan Diri Dapat Pesangon?

              Pekerja yang mengundurkan diri dapat pesangon?

              Dalam  UU  Cipta  Kerja  ada  peluang  bagi  buruh  atau  pekerja  yang  mengundurkan  diri  untuk
              menerima pesangon sama seperti mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
              Hal  ini  karena  pasal  154  A  butir  i  UU  Cipta  Kerja  bisa  saja  ditafsirkan  bahwa  pekerja  yang
              mengundurkan diri atas kemauan sendiri dianggap seperti PHK.

              Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  156  UU  Cipta  Kerja  ayat  1,  dalam  hal  terjadi  pemutusan
              hubungan kerja (PHK), pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan
              dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

              Ini berarti bisa ditafsirkan pekerja/buruh yang mengundurkan diri berhak atas pesangon seperti
              ketentuan Pasal 156 UU Cipta Kerja.

              Menko  Luhut  mengatakan  perusahaan  wajib  memberikan  pesangon  kepada  pekerja  yang
              terkena PHK
              Kelak, aturan ini bisa saja diperjelas dalam aturan pelaksana seperti peraturan pemerintah (PP)
              atau yang lain.

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  memastikan  UU  Cipta  Kerja  menjaga  keseimbangan
              penciptaan lapangan kerja dengan perlindungan tenaga kerja.

              Ida membantah anggapan bahwa UU Cipta Kerja hanya mengutamakan kepentingan pengusaha.
              Meski pun ada hal yang dilonggarkan dalam syarat berusaha.

              "RUU ini mencari jalan tengah dan titik keseimbangan di antara keduanya," ujar Ida dalam siaran
              pers, Selasa (13/10/2020), dikutip dari Kontan.

              Ida mengatakan hal-hal teknis yang belum diatur di UU Cipta Kerja harus dimasukkan ke dalam
              PP, antara lain mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang jangka waktunya belum
              diatur dalam UU itu.

              Akan ada batasan waktu yang diatur dalam PP setelah dibahas bersama dengan forum Tripartit.

              (Tribunnewswiki/Tyo/Kontan/Abdul Basith Bardan/Titis Nurdiana)

              Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul "Menko Luhut: UU Cipta Kerja jamin pesangon
              kena  PHK,  jika  tidak  korporasi  kena  pidana"  dan  "Pekerja  mengundurkan  diri  akan  dapat
              pesangon seperti kena PHK?"















                                                           184
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190