Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 181
"Sudah kami kirim surat resmi KSPI kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan ke
pimpinan DPR, MPR, DPD dan 575 anggota DPR RI. Isi surat itu adalah tentang permohonan
buruh meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melakukan legislative review (UU
Cipta Kerja)," ungkap Said Iqbal .
Said Iqbal turut memastikan aksi besar-besaran massa buruh akan dilakukan terukur, terarah,
dan konstitusional serta tidak merusak fasilitas umum.
Aksi mendesak DPR melakukan legislative review akan dilakukan saat paripurna pembukaan
masa sidang DPR pada 9 November 2020 mendatang.
DPR RI memasuki masa reses mulai 6 Oktober 2020 seusai rapat paripurna penutupan masa
sidang yang mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada 5 Oktober 2020 lalu.
Melalui aksi besar-besaran itu, Said Iqbal berharap tidak lagi terjadi 'kucing-kucingan' antara
massa buruh dan DPR RI.
"Ini adalah aksi konstitusional lanjutan dari KSPI. Kapan? Saat sidang paripurna pertama setelah
reses. Mungkin diperkirakan awal November. Semoga DPR tidak kucing-kucingan lagi seperti
saat pengesahan UU Cipta Kerja yang tiba-tiba saja dimajukan," ujarnya.
"Tuntutannya hanya satu, lakukan legislative review. Uji ulang, dengarkan suara rakyat yang
begitu meluas," tegasnya.
Debat Dulu baru ke MK Said Iqbal memastikan massa buruh akan tetap melakukan Judicial
Review terhadap Undang-undang Cipta Kerja.
Materi judicial review UU Cipta Kerja saat ini sedang dipersiapkan KSPI bersama KSPSI Andi Gani
dan juga 32 federasi konfederasi serikat buruh .
Namun massa buruh menginginkan agar DPR RI terlebih dulu melakukan legislative review
terhadap UU Cipta Kerja .
"Kalau legislative review sudah, kita juga double cover, mempersiapkan judicial review dengan
harapan dari rakyat kepada DPR RI. Jangan karena kami sedang mempersiapkan judicial review,
legislative review-nya tidak mau dilakukan," ucap Said Iqbal .
Melalui mekanisme legislative review oleh DPR RI, diharapkan terjadi peninjauan ulang atas
pengesahan UU Cipta Kerja .
Massa buruh sekaligus ingin melihat proses debat antara para legislator terkait pengesahan UU
Cipta Kerja yang memicu terjadinya serangkaian aksi unjuk rasa dari kaum buruh dan
mahasiswa.
"Kerjakan dulu, kita mau melihat debat-debat review atau peninjauan ulang terhadap legislasi
(UU Cipta Kerja) oleh legislator," ujar Said Iqbal .
Buruh, lanjut Said Iqbal , menginginkan agar UU Cipta Kerja harus terlebih dulu dibahas hingga
tuntas di DPR RI sebelum dituntaskan melalui judicial review di MK.
"Ayo debatkan dulu, jangan buang badan ke MK. Kami minta DPR memperhatikan apa yang
disampaikan mewakili teman-teman buruh oleh KSPI," pungkas dia.
Berdasarkan diskusi antara serikat buruh , terdapat dua gugatan dalam materi judicial review
UU Cipta Kerja yang saat ini dipersiapkan.
180
