Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

UU CIPTA KERJA DISAHKAN, MENKO LUHUT BINSAR SEBUT BURUH YANG DI-PHK
DIJAMIN DAPAT PESANGON
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Rabu
21/10/2020), mengatakan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap
mendapatkan pesangon .

Luhut menyebut perusahaan wajib memberikan pesangon kepada buruh yang terkena PHK.

Dia mengatakan pesangon tersebut sudah sesuai dengan UU Cipta Kerja yang belum lama ini
disahkan.

Dia menjelaskan mengenai perubahan jumlah maksimal pesangon dari 32 kali upah menjadi 25
kali upah.

Perubahan jumlah pesangon tersebut dikritik tajam oleh para buruh.

Luhut mengatakan tak banyak korporasi yang mampu memberi pesangon sebanyak 32 kali upah
seperti dalam aturan sebelumnya.

"Mungkin kalau Anda lihat, (perusahaan) yang mampu memberikan kompensasi 32 (kali upah)
itu enggak sampai 10 persen, hanya 8 persen. Yang lain lari aja mereka," kata dia.

Adanya UU Cipta Kerja, kata dia, justru memastikan bahwa pekerja atau buruh yang kena PHK
akan mendapatkan jaminan adanya uang pesangon. Jika tidak bayar akan masuk ranah pidana.

"Sekarang yang pemerintah bikin 19 kali plus 6 dari asuransi. Itu, kami jamin kalau kamu
(perusahaan) tidak bisa men-deliver, bisa dipidana nanti yang punya pekerjaan," kata Luhut.

Menko Luhut mengatakan perusahaan wajib memberikan pesangon kepada pekerja yang
terkena PHK
Menurut luhut pemerintah telah mematangkan seluruh aturan dalam UU Cipta Kerja dengan
cermat dan teliti termasuk aturan pesangon tersebut.

Baca: Kemendikbud Sebut UU Cipta Kerja Bisa Bantu Buka Lapangan Pekerjaan untuk Lulusan
Baru

Hal ini karena pemerintah berkomitmen untuk melayani masyarakat sepenuh hati dengan aturan
baru tersebut.

"Jadi jangan kita terus buruk sangka bahwa ini seolah-olah merugikan buruh. Tidak sama sekali.
Kita semua bekerja secara terukur dan dengan hati untuk Indonesia," kata Luhut.

Sesuai dengan UU Cipta Kerja, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian
19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor
Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (9/3/2020)

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor
Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (9/3/2020) (Kompas.com)
Sementara 6 kalinya (cash benefit) diberikan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) yang dikelola pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

183