Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 180
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksinya akan dilakukan saat judicial review disahkan. Kapan
judicial review disahkan? Saat sudah dikeluarkan nomor UU Cipta Kerja dan sudah
ditandatangani oleh Presiden
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi saat judicial review aksi tetap ada, yaitu saat penyerahan
serempak dan juga saat sidang sidang-sidang MK. Akan ada aksi saat sidang sidang MK
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kenapa aksi dibutuhkan? karena kami berpendapat
pendapat jubir MK soal MK tidak dipengaruhi aksi-aksi masa itu. Karena dalam konstitusi hukum
tata negara dikatakan bahwa konstitusi ada yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran saat
paripurna pembukaan masa sidang DPR RI pada 9 November 2020 mendatang.
Aksi besar-besaran KSPI ini akan diikuti massa buruh di 20 provinsi dan lebih dari 200
kabupaten/kota di Indonesia.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, massa buruh di wilayah Jabodetabek akan memusatkan
aksi di depan gedung DPR RI Senayan.
9 NOVEMBER, BURUH AKAN DEMO BESAR-BESARAN DI 20 PROVINSI
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran saat
paripurna pembukaan masa sidang DPR RI pada 9 November 2020 mendatang.
Aksi besar-besaran KSPI ini akan diikuti massa buruh di 20 provinsi dan lebih dari 200
kabupaten/kota di Indonesia.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, massa buruh di wilayah Jabodetabek akan memusatkan
aksi di depan gedung DPR RI Senayan.
Sementara massa buruh di daerah-daerah akan aksi ke DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota.
"KSPI memutuskan akan melakukan aksi besar-besaran, secara nasional akan difokuskan di
depan gedung DPR, di daerah akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD Provinsi. Aksi besar ini
akan meluas," kata Said Iqbal saat konferensi pers virtual via aplikasi Zoom, Rabu (21/10/2020).
Tuntutan massa buruh dalam aksi besar-besaran itu adalah meminta DPR RI melakukan
legislative review terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Legislative review terhadap satu produk undang-undang merupakan hak para legislator di
parlemen.
Legislative review menjadi upaya massa buruh membatalkan UU Cipta Kerja melalui peninjauan
ulang oleh para legislator di DPR RI.
Dengan legislative review, lanjut Iqbal, DPR RI dapat mengusulkan undang-undang baru atau
merevisi undang-undang untuk membatalkan undang-undang sebelumnya, dalam hal ini UU
Cipta Kerja.
179
