Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

Kerja Penanganan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang terdampak Covid-19 di Kabupaten
Subang, Rabu (21/10).
Kang Jimat berharap insentif peralatan kerja, berupa alat bantu pendengaran, semoga dapat
memfasilitasi mereka untuk meningkatkan produktivitas kerja dan keterampilan para
penyandang disabilitas.

Kata Bupati Subang bahwa Subang sudah memasuki era industrialisasi. Oleh karenanya
dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak agar dapat berjalan dengan baik serta
mampu dirasakan masyarakat. "Masyarakat Subang jangan menjadi penonton, tapi harus
menjadi bagian dari kegiatan industrialisasi tersebut. oleh karena itu kita mendorong agar
masyarakat usia kerja mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga dapat
bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Subang," ujarnya seperti dilaporkan
Kontributor Elshinta, Teddy Widara, Kamis (22/10).

Selanjutnya Plt. Kadisnaker Kabupaten Subang, Asep Nuroni, dalam laporannya menyampaikan
kegiatan dilaksanakan berdasarkan surat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja terkait penyampaian nominasi perusahaan penerima penghargaan
dan permohonan pelaksanaan kegiatan. "Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pembekalan
keterampilan kerja untuk meningkatkan kompetensi SDM khususnya tenaga kerja penyandang
disabilitas untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil terlatih dan siap pakai dalam upaya
meningkatkan kuantitas kualitas SDM," tuturnya.
Peserta pembekalan keterampilan kerja berjumlah 20 orang yang semuanya merupakan tenaga
kerja penyandang disabilitas dengan narasumber atau pemateri berasal dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Subang,
dan instruktur dari dinas dan perusahaan.

Plt. Direktur PTKDN Kemenaker RI, Nora Kartika Setyaningrum yang membacakan sambutan
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Ditjen Binapenta & PKK), sesuai amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait
Pasal 53 ayat (1) yang di mana, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan
Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas
dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan, di pasal 2, perusahaan swasta wajib
memperkerjaan sedikitnya 1 persen penyandang disabilitas diperusahaan itu. Karena amanat
Undang-undang wajib dilakukan, maka ini menjadi komitmen bersama dalam rangka
mempekerjakan penyandang disabilitas. Disampaikan Nora, kegiatan tersebut sangat strategis
dalam upaya memperbanyak jumlah pekerja penyandang disabilitas yang hingga kini belum
mencapai 2 persen.

175