Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 183
Judul UU Cipta Kerja Disahkan, Menko Luhut Binsar Sebut Buruh yang Di-
PHK Dijamin Dapat Pesangon
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/22/uu-cipta-kerja-
disahkan-menko-luhut-binsar-sebut-buruh-yang-di-phk-dijamin-dapat-
pesangon
Jurnalis Melia Istighfaroh
Tanggal 2020-10-22 10:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Mungkin kalau Anda lihat, (perusahaan) yang mampu memberikan kompensasi 32 (kali upah)
itu enggak sampai 10 persen, hanya 8 persen. Yang lain lari aja mereka
positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Sekarang yang pemerintah bikin 19 kali plus 6 dari asuransi. Itu, kami jamin kalau kamu
(perusahaan) tidak bisa men-deliver, bisa dipidana nanti yang punya pekerjaan
positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Sekarang yang pemerintah bikin 19 kali plus 6 dari asuransi. Itu, kami jamin kalau kamu
(perusahaan) tidak bisa men-deliver, bisa dipidana nanti yang punya pekerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RUU ini mencari jalan tengah dan titik
keseimbangan di antara keduanya
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Rabu
21/10/2020), mengatakan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap
mendapatkan pesangon . Luhut menyebut perusahaan wajib memberikan pesangon kepada
buruh yang terkena PHK. Dia mengatakan pesangon tersebut sudah sesuai dengan UU Cipta
Kerja yang belum lama ini disahkan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan UU Cipta Kerja menjaga keseimbangan
penciptaan lapangan kerja dengan perlindungan tenaga kerja. Ida membantah anggapan bahwa
UU Cipta Kerja hanya mengutamakan kepentingan pengusaha. Meski pun ada hal yang
dilonggarkan dalam syarat berusaha.
182
