Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 194
Judul Luhut Ngide: Pengusaha Bandel Ogah Bayar Pesangon, Jebloskan ke
Penjara!
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read310313/luhut-ngide-pengusaha-
bandel-ogah-bayar-pesangon-jebloskan-ke-penjara
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2020-10-22 09:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Sebenarnya pekerja dan buruh yang alami PHK tetap mendapatkan uang pesangon. Uang
penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai peraturan perundang-undangan
neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Mungkin kalau Anda lihat, (perusahaan) yang mampu memberikan kompensasi 32 (kali upah)
itu enggak sampai 10%, 8%. Yang lain lari saja mereka. Sekarang kita bikin 19 kali plus 6 dari
asuransi, tapi kami jamin kalau kamu (perusahaan) tidak bisa men-deliver, bisa dipidana nanti
yang punya pekerjaan
neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Jadi
saya pikir, jangan kita terus buruk sangka bahwa ini seolah-olah merugikan buruh. Tidak sama
sekali. Kita semua bekerja secara terukur dan dengan hati untuk Indonesia
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan
tidak ada penghapusan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK).
"Sebenarnya pekerja dan buruh yang alami PHK tetap mendapatkan uang pesangon. Uang
penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai peraturan perundang-undangan," ujar
Luhut dalam video virtual, Rabu (21/10/2020).
LUHUT NGIDE: PENGUSAHA BANDEL OGAH BAYAR PESANGON, JEBLOSKAN KE
PENJARA!
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan
tidak ada penghapusan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK).
193
