Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 31

Suhartono menjamin pemerintah tidak pernah memberikan izin Rencana Penggunaan TKA (R PT
              KA) untuk jabatan berketerampilan rendah yang seharusnya bisa diisi pekerja lokal. "Pemerintah
              tidak pernah mengeluarkan izin untuk jabatan seperti petugas keamanan. Jika ditemukan kasus
              seperti itu, itu pelanggaran yang akan ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan," ujarnya.

              Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang
              Dapat Diduduki oleh Tenaga kerja Asing mengatur jenis jabatan pekerjaan tertentu yang dapat
              diduduki oleh TKA Izin RPTKA dari perusahaan pemberi kerja TKA harus memenuhi syarat-syarat
              jabatan  itu.  Jabatan  yang  boleh  diisi  TKA  umumnya  terbatas  pada  posisi  profesional  dan
              berkeahlian  khusus  seperti  manajer,  ahli  teknik,  ahli  mesin,  analis  keuangan,
              penasihat/konsultan, dan spesialis.

              Kekhawatiran

              Sekretaris Front Nasional Pejuang Buruh Indonesia Sulawesi Tengah Jois A Laota mengatakan,
              TKA dari China diketahui banyak bekerja di pabrik pemurnian logam. Berdasar laporan dari para
              pekerja di lapangan, para TKA awalnya bekerja sebagai buruh kasar. "Ada yang jadi helper, gali
              drainase, dan bawa alat berat. Lalu, pelan-pelan ada yang naik posisinya. Jadi, pekerjaan-pe-
              kerjaan  itu  sebenarnya  tak  membutuhkan  keterampilan  khusus  yang  artinya  bisa  dikerjakan
              tenaga lokal," katanya, di Palu.

              Jois  menyatakan,  kondisi  itu  terutama  terjadi  pada  tahap  konstruksi  atau  pembangunan
              fasilitas/pabrik pemurnian nikel di Morowali di kawasan PT IMIP dalam beberapa tahun terakhir.

              Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Tenaga
              Kerja dan Transmigrasi Sulteng Joko Pranowo menyatakan, pemerintah daerah sudah memeriksa
              keberadaan  TKA  China  itu.  Berdasarkan  pemeriksaan  itu,  pekerjaan  mereka  sesuai  dengan
              rencana penggunaan TKA dari Kemenaker. "Izin dan posisi kerja mereka di lapangan sesuai
              dengan  jabatan  yang  diatur  untuk  TKA  Jika  tidak  sesuai  sistem,  tentu  tidak  bisa  diproses,"
              katanya.

              Juru bicara PT IMIP, Dedy Kumiawan, menyatakan, saat ini, TKA China di kawasan industri itu
              kebanyakan bekerja di posisi permesinan, antara lain pengawas teknik, pengawas mekanik, dan
              kepala departemen feronikel, yang memang membutuhkan keahlian. "Nyaris seluruh teknologi
              yang dipakai dalam operasional pabrik berasal dari China. Sementara operatornya tenaga kerja
              Indonesia," katanya.
              Kedatangan TKA asal China yang bekerja di perusahaan nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera
              Selatan, juga meresahkan masyarakat setempat. Diberitakan sebelumnya, pada 24 September
              2020,  sebanyak  168  TKA  China  tiba  di  Manado.  Mereka  tiba  dengan  pesawat  carteran  dari
              Ningbo, China. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk bekerja pada perusahaan Grup
              Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara.

              Sius  Kelen,  warga  Pulau  Obi,  berharap  perusahaan  mengutamakan  pekerja  asal  Indonesia
              dengan menerapkan sistem rekrutmen yang terbuka dan adil. Meski demikian, tak ada masalah
              dengan TKA asing selama jumlahnya terbatas dan hanya mengisi posisi yang belum ada ahlinya
              di Indonesia.

              Sementara Handi Andrian dari Media Relation Grup Harita Nickel, yang dihubungi secara terpisah,
              enggan merespons terkait TKA Ia mempersilakan untuk menghubungi pihak yang mengeluarkan
              data terkait kehadiran TKA itu.

              Komitmen pemerintah

              Pekan lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, ada sekitar
              153  perusahaan  yang  siap  masuk  ke  Indonesia  pasca  UU  Cipta  Kerja  diimplementasikan.
                                                           30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36