Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

PBPU dan bukan pekerja (BP) kelas III serta bantuan iuran bagi peserta segmen penerima
bantuan iuran (PBI).
Guru Besar Ekonomi dan Asuransi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia (FKM UI), Budi Hidayat, mengatakan, pandemi ini juga menimbulkan sejumlah titik
kritis dalam keberlanjutan program jaminan sosial tersebut. Hal itu antara lain terkait perubahan
pola utilisasi pelayanan kesehatan di masyarakat.

"Perubahan pola utilisasi pelayanan kesehatan cenderung menurun saat Indonesia terkena
wabah Covid-19. Penurunan ini ditemukan, baik pada angka kontak ke FKTP (fasilitas kesehatan
tingkat primer), penurunan pada angka kunjungan ke rumah sakit, serta penurunan angka revisit
(kunjungan balik)," katanya.

Budi berpendapat, penurunan tingkat utilisasi atau pemanfaatan pelayanan kesehatan bisa
disebabkan kekhawatiran masyarakat untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Namun,
penurunan ini juga bisa terjadi karena pelayanan medis di masa sebelum pandemi tidak sesuai
dengan kebutuhan.

Karena itu, kajian dan evaluasi program JKN selama masa pandemi ini perlu segera dilakukan.
Ini terutama untuk mengantisipasi risiko yang bisa terjadi di kemudian hari. Apa-

bila penurunan utilitas pelayanan kesehatan terjadi karena adanya kekhawatiran masyarakat,
pengobatan dan terapi pada pasien pun bisa tertunda. Akibatnya, kondisi pasien bisa memburuk
dan kemudian terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan.

Keberlanjutan

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai penyelenggaraan program JKN-KIS kini telah
berangsur membaik, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan. Dalam aturan tersebut, sejumlah kebijakan telah diubah, salah satunya terkait
penyesuaian besaran iuran peserta.

"Setidaknya sekarang ini BPJS Kesehatan sudah tidak mempunyai tunggakan tagihan. Namun,
besaran iuran ini tetap harus dikaji ulang secara teratur untuk memastikan iuran masih cukup
untuk membiayai pengobatan pasien," ujarnya.

Kunto Ari awan dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menambahkan, keberlanjutan program JKN-KIS juga dipengaruhi penanganan pada
potensi kecurangan yang terjadi di lapangan. Itu meliputi pengadaan alat kesehatan fiktif,
penyelewengan dana kapitasi, serta pelayanan kesehatan yang berlebihan.

Karena itu, KPK menyusun sejumlah rekomendasi perbaikan tata kelola dan sistem JKN.
Rekomendasi itu di antaranya menyelesaikan target pedoman nasional pelayanan kesehatan,
menjalankan kapitasi berbasis kinerja, serta menyesuaikan kelas rumah sakit berdasarkan hasil
pembinaan Kementerian Kesehatan. (TAN)

35