Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

Saat ini keaktifan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan cakupannya
mengalami penurunan. Hal ini diduga terkait kesulitan ekonomi masyarakat pada masa pandemi.
Keaktifan pembayaran iuran pada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia
Sehat menurun selama masa pandemi. Penurunan ini terutama pada segmen peserta bukan
penerima upah atau peserta mandiri.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tren penurunan
keaktifan peserta bukan penerima upah (PBPU) mulai terjadi pada Februari 2020. Hal ini turut
berdampak pada peningkatan jumlah peserta nonaktif.

Pada Desember 2019, tingkat keaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebesar 55,50 persen. Jumlah ini terus menurun secara berturut-
turut, menjadi 51,19 persen (Februari 2020), 47,84 persen (Juni 2020), dan 47,20 persen
(September 2020). Adapun jumlah peserta PBPU nonaktif pada September 2020 mencapai 16,15
persen.
"Penurunan tingkat keaktifan peserta program JKN, khususnya pada peserta PBPU ini perlu dikaji
lebih lanjut lagi. Dengan demikian, intervensi yang tepat pun bisa segera dilakukan," kata Deputi
Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tubagus Achmad Choesni, Kamis (22/10/2020).
Selain pada tingkat keaktifan peserta, penurunan juga teijadi pada cakupan kepesertaan JKN-
KIS. Pada 2019, cakupan kepesertaan program ini mencapai 86 persen atau sekitar 224.149.000
penduduk di Indonesia. Namun, pada 30 September 2020, cakupan kepesertaan JKN-KIS
berkurang sebanyak 1.667.465 penduduk. Penurunan ini dapat berdampak pada cakupan
kesehatan semesta (universal health coverage) yang seharusnya dicapai minimal 95 persen
penduduk.

Menurut Choesni, kondisi pandemi Covid-19 memberikan dampak pada berbagai aspek
kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi. Hal ini pula yang mungkin memengaruhi
kemampuan masyarakat membayar iuran JKN-KIS.

Setidaknya pada September 2020 tercatat 1,63 juta orang miskin baru dari periode tahun
sebelumnya. Jumlah pengangguran pun meningkat 1,76 juta pekerja. Tingkat kemiskinan
masyarakat yang sebelumnya terus menurun kini meningkat dari 9,41 persen pada 2019 menjadi
9,78 persen pada 2020.

Anggaran khusus

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan,
berbagai strategi telah dilakukan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan program JKN-KIS,
khususnya pada masa pandemi Covid-19. Di antaranya melalui anggaran khusus bantuan iuran
JKN sebesar Rp 3 triliun.
"Peningkatan realisasi belanja bansos (bantuan sosial) tumbuh 79,8 persen dari tahun
sebelumnya. Ini dipengaruhi salah satunya oleh pencairan bantuan premi iuran JKN dengan tarif
yang lebih besar dalam anggaran untuk Kementerian Kesehatan," ucapnya.

Dari besaran bantuan iuran yang disediakan, sampai 16 Oktober 2020, bantuan yang telah
terealisasi mencapai Rp 1,9 triliun. Besaran ini digunakan untuk pembiayaan iuran 38,7 juta
peserta JKN-KIS.

Selain itu, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga
mengalokasikan dana sebesar Rp 51,2 triliun untuk bantuan iuran bagi peserta JKN segmen

34