Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 69

Harits mengatakan, selama ini proses perizinan sangat menghambat para investor lantaran harus
              bertabrakan dengan ribuan UU hingga saling tumpah tindih.
              Pengurusan perizinan usaha yang sangat panjang, lanjut Harits, juga akan memicu pengeluaran
              biaya yang cukup besar dan berpotensi terjadi korupsi dan pungutan liar.

              "UU Cipta Kerja ini menyederhanakan dan untuk mempermudah proses perizinan agar investor
              membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kami mengapresiasi UU Cipta Kerja karena bisa
              membangkitkan  ekonomi,  menguntungkan  pekerja  juga  tidak  merugikan  pengusaha,"  kata
              Harits.

              Tak hanya mengakomodir kepentingan buruh dan pengusah, UU Cipta Kerja juga dinilai positif
              karena  melindungi  kepentingan  masyarakat  dalam  mengembangkan  usaha  mikro  kecil  dan
              menengah (UMKM).

              "Pembinaan UMKM akan dikedepankan. Pemberdayaan dan pendataan UMKM akan dilakukan
              tersentralistik, sehingga bantuan dari pemerintah sangat tetap sasaran," kata Harits.


























































                                                           68
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74