Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 73
PARA kelompok aktivis buruh diminta memberi perhatian pada pembahasan Rencana Peraturan
Pemerintah (RPP) yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Hal
ini dinilai lebih membawa manfaat bagi buruh dibandingkan terus melakukan aksi demonstrasi
di lapangan.
BURUH DIMINTA IKUT AKTIF MEMBAHAS RPP UU CIPTA KERJA
PARA kelompok aktivis buruh diminta memberi perhatian pada pembahasan Rencana Peraturan
Pemerintah (RPP) yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Hal
ini dinilai lebih membawa manfaat bagi buruh dibandingkan terus melakukan aksi demonstrasi
di lapangan.
"Sebenarnya kita juga menyayangkan, aksi ini ujung dan tujuannya apa, karena jadi bias. Bicara
hak buruh sebenarnya sudah diakomodir. Maka kami sebagai bagian dari kelompok aktivis buruh
mengajak rekan-rekan kami yang lain untuk saatnya kita fokus pada pembahasan RPP. Karena
UU ini akan terus berjalan dan kita harus ikut aktif dalam pembahasaan aturan turunannya,"
kata Arnod Sihite Wakil Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pimpinan
Yoris Raweyai, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/10).
Dijelaskan dia bahwa saat ini di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja, pihaknya sudah
mulai membahas Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hubungan kerja,waktu kerja
waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, pengupahan, TKA, dan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.
"Kami yang sejak awal ikut mengawal UU ini tentu tahu betul bagaimana proses negosiasinya
dan ini tentu tidak mudah mempertemukan segala kepentingan baik dari kami sebagai buruh,
maupun pengusaha dan pemerintah, tapi ini yang terbaik. Sekarang kita focus pada pembahasan
RPP dan lebih baik energi kita habiskan untuk ini daripada kita terus demo yang justru banyak
merugikan kepentingan nasional, sebab jujur saja aksi-aksi sekarang sangat bias, entah apa
tujuannya," sambung Arnod.
Dia menegaskan dari banyak substansi yang dipersoalkan para buruh sebenarnya bisa
dibicarakan pada tingkat pembahasan aturan turunannya.
"Katakan soal besaran pesangon yang turun dari 32 kali jadi 25 kali, toh dalam UU yang baru
ditegaskan bahwa ada jaminan kehilangan pekerjaan jika seseorang di-PHK. Ini hal baru yang
tidak ada dalam UU sebelumnya. Jadi meski dia kehilangan pekerjaan, tetapi dia bisa mendapat
BLT, akses lapangan kerja, berhak mendapat latihan kerja di saat pekerja kehilangan pekerjaan.
Jadi ini masalahnya di mana?" ungkapnya sambil menegaskan bahwa banyak rekan-rekan aktivis
buruh yang sebenarnya termakan hasutan dan provokasi terkait UU Cipta Kerja ini.
Indonesia, kata dia sudah masuk ke jurang resesi dan adalah tugas semua pihak termasuk buruh
untuk mengatasi situasi yang ada sehingga tidak makin memburuk.
"Maka tentu saja ekosistem ekonominya kita harus jaga bersama. Jika demo terus berjalan, maka
bagaimana nasib para pekerja lain yang tetap ingin bekerja? Bagaimana jaminan keamanan
berusaha? Ini dalam situasi ekonomi terpuruk seperti saat ini tentu kita harus bijak untuk
memikirkan kepentingan bersama nasional yang lebih besar. Karena kitalah yang
bertanggungjawab untuk mengatasi situasi sulit ini," tukasnya.
UU Cipta Kerja kata dia memberikan ekosistem baru bagi dunia usaha yang tentu berdampak
bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
72
