Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

positive - Fajar Dwi Wisnuwardhani (Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden) Ini
dilakukan melalui pelatihan dan konseling, serta tentu saja cash benefit yang nilainya
diperhitungkan berdasarkan upah terakhir

Ringkasan

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Taufik Basari menegaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk melindugi pekerja, dan rakyat pada umumnya. Taufik
membantah tudingan jika UU Ciptaker menyesarakan rakyat.

"Pemerintah berulang kali menyatakan bahwa tidak ada satu pemerintahan pun yang memiliki
niat untuk menyengsarakan rakyatnya. Jadi, ketika kemarin pembahasan setiap hal yang
diajukan oleh Pemerintah, pemerintah selalu memberikan alasannya," kata Taufik, Kamis (5/11).

BALEG DPR TEGASKAN UU CIPTAKER UNTUK MELINDUNGI PEKERJA

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Taufik Basari menegaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk melindugi pekerja, dan rakyat pada umumnya. Taufik
membantah tudingan jika UU Ciptaker menyesarakan rakyat.
"Pemerintah berulang kali menyatakan bahwa tidak ada satu pemerintahan pun yang memiliki
niat untuk menyengsarakan rakyatnya. Jadi, ketika kemarin pembahasan setiap hal yang
diajukan oleh Pemerintah, pemerintah selalu memberikan alasannya," kata Taufik, Kamis (5/11).

Taufik meminta masyarakt tidak termakan hoaks mengenai UU Ciptaker. Salah satunya terkait
adanya aturan pegawai kontrak seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan informasi mengenai karyawan kontrak seumur hidup 100
persen tidak benar.
"Jadi, enggak perlu takut. Pada saat pembahasan di Badan Legislasi, pemerintah dan DPR tidak
membuka ruang bagi kontrak seumur hidup," katanya.

Taufik melanjutkan, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tetap dibatasi waktunya. Nantinya
dari UU Cipta Kerja itu akan diturunkan lewat peraturan pemerintah (PP).

"Jadi, seluruh ketentuan PKWT sama ketentuannya tidak ada yang berubah, atau dikembalikan
lagi ke undang-undang eksisting. Hanya soal jangka waktu yang diatur di dalam peraturan
pemerintah," ucap Tobas.

Pemerintah juga membantah adanya penerapan karyawan kontrak seumur hidup dalam Undang-
Undang Cipta Kerja. Dalam Pasal 56 Ayat (4) UU Cipta Kerja disebutkan bahwa PKWT masih
dibatasi waktunya.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT berdasarkan
jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah.
"PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui PP," kata Tenaga Ahli Utama
Kedeputian III Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani melalui siaran pers.

Dalam hal pembatalan PKWT, kata Fajar, karena adanya masa percobaan, selain batal demi
hukum, Undang-Undang Cipta Kerja juga melegalkan penghitungan masa kerja yang sudah
dilakukan. Penjelasan ini bisa dilihat pada Pasal 58 Ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal
disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masa percobaan kerja
yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung." Di sisi lain,
102