Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 104
Pemerintah juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap persoalan pesangon. Undang-
Undang Cipta Kerja juga tetap menerapkan sistem pesangon bagi masyarakat pekerja yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Fajar mengungkapkan dalam Pasal 61A Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa pekerja
PKWT bisa mendapatkan kompensasi yang perhitungannya mirip dengan pesangon.
Seperti pada Pasal 61A Ayat (1) yang berbunyi: Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) Huruf b dan Huruf c, pengusaha wajib
memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.
Hal itu juga ditegaskan kembali pada Pasal 61A Ayat (2) yang berbunyi: "Uang kompensasi
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan." Sebagai tambahan, pada Pasal 61A Ayat (3)
menjelaskan bagaimana uang kompensasi tersebut akan diatur kembali dalam peraturan
pemerintah.
Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi bagi pemberi
kerja yang tidak membayar pesangon pekerjanya. Dalam Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja
dijelaskan akan ada pidana bagi yang tidak membayar pesangon.
Bahkan, pekerja bisa meminta PHK dengan pesangon jika ada masalah dengan pelanggaran
norma kerja oleh pengusaha. Hal ini diatur dalam Pasal 154A. Selain itu, Fajar menyatakan
Undang-Undang Cipta Kerja menjamin masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat segera
masuk lagi dalam dunia kerja.
"Ini dilakukan melalui pelatihan dan konseling, serta tentu saja cash benefit yang nilainya
diperhitungkan berdasarkan upah terakhir," ujar Fajar.
Menurut Fajar, struktur dan skala upah menjadi hal yang wajib dalam UU Cipta Kerja sehingga
bisa meningkatkan produktivitas dan kompetisi yang sehat di antara pekerja sesuai dengan Pasal
92 UU Cipta Kerja.
103
