Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 213
NASIB PEKERJA INFORMAL DI PORTAL SATU DATA KETENAGAKERJAAN
Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan portal Satu Data Ketenagakerjaan, yang akan
mewadahi pencarian data-data ketenagakerjaan dengan prinsip Satu Standar Data dan Satu
Metadata.
Namun, jika Satu Data Ketenagakerjaan itu lebih mengakomodir data-data dari para pekerja
formal, lalu bagaimana dengan nasib data dari para pekerja informal? Menteri Tenaga Kerja, Ida
Fauziah mengakui, di dalam sistem Satu Data Ketenagakerjaan itu, umumnya data-data yang
terhimpun sampai saat ini memang didominasi oleh data dari pada pekerja formal.
Dia mengatakan bahwa hingga saat ini, hanya sedikit saja data-data dari para pekerja informal
yang terlaporkan kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan, sementara sisanya memang
belum terlaporkan secara resmi.
"Data yang ada di dalam sistem Satu Data Ketenagakerjaan ini, itu memang lebih banyak data
yang terhimpun dari para pekerja formal," kata Ida dalam telekonferensi, Kamis 5 November
2020.
"Sementara untuk data dari para pekerja informal, memang ada yang terlaporkan ke
Kementerian Ketenagakerjaan, tapi ada juga yang tidak terlaporkan," ujarnya.
Di sisi lain, Ida pun mengakui bahwa di dalam undang-undang ketenagakerjaan yang dimiliki
Indonesia saat ini, isinya memang lebih banyak mengakomodir perlindungan yang diberikan
kepada para pekerja formal.
Karenanya, di dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan beberapa waktu lalu,
pemerintah telah mendorong upaya agar bagaimana para pekerja informal itu juga bisa masuk
dalam sektor pekerja formal.
Sehingga, pemberian aspek perlindungan yang bisa diberikan pemerintah kepada para pekerja
informal yang sudah masuk ke dalam kategori pekerja formal itu, nantinya bisa dilakukan dengan
lebih baik lagi.
"Jadi basis datanya memang lebih banyak soal data pekerja formal. Di luar itu memang data soal
pekerja informal masih berserakan di banyak Kementerian atau Lembaga," kata Ida.
"Saya kira, dimulai dari pekerja formal itu, kita akan dorong agar bagaimana para pekerja
informal juga bisa terdata dengan baik melalui Satu Data Ketenagakerjaan ini," ujarnya.
212
