Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

MENAKER: GUBERNUR YANG NAIKKAN UMP TELAH PERTIMBANGKAN KONDISI
DAERAH

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan keputusan lima
gubernur yang tetap menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 melakukannya dengan telah
mempertimbangkan kondisi di daerah masing-masing.

"Saya percaya bahwa para gubernur ketika menaikkan upah minimum tersebut sudah
mempertimbangkan dengan bijak bagaimana kondisi keberlangsungan usaha di masing-masing
daerahnya," kata Menaker ketika ditemui media usai peluncuran Satu Data Ketenagakerjaan di
Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis.

Menaker Ida Fauziyah juga menegaskan keyakinan bahwa pemerintah daerah di kelima provinsi
yang menaikkan UMP telah berdialog dengan segala pemangku kepentingan yang berada di
daerah mereka.

Sebelumnya, lima gubernur memutuskan untuk tetap menaikkan UMP Tahun 2021, meski Surat
Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menetapkan bahwa UMP 2021 sama dengan
Tahun 2020.

Namun, keputusan final akan UMP tetap diserahkan kepada kepala daerah di masing-masing
provinsi. Lima provinsi yang menaikkan UMP 2021 adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu Ida membantah bahwa edaran itu melarang daerah menaikkan UMP.
Edaran itu sendiri dikeluarkan setelah melakukan diskusi panjang dengan segala pemangku
kepentingan ketenagakerjaan dalam forum Dewan Pengupahan Nasional.

"Inti dari surat edaran itu adalah menekankan agar gubernur tidak menurunkan upah minimum
provinsi. Menjadi tidak enak kalau bahasanya itu tidak naik, padahal sebenarnya kita berharap
para gubernur untuk tidak menurunkan upah di bawah upah minimum Tahun 2020," kata Ida.

225