Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 230
Satu Data Ketenagakerjaan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor
ketenagakerjaan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Nantinya, data itu dapat diakses dengan mudah antar instansi baik pemerintah pusat maupun
daerah dengan pemenuhan standar data, metadata, dan menggunakan kode referensi atau data
induk.
Tanpa adanya data yang terverifikasi tentang penawaran dan ketersediaan pasar kerja, hal ini
akan berdampak pada pengangguran dan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan industri
dengan kemampuan angkatan kerja.
Selain itu, keberadaan Satu Data Ketenagakerjaan akan membuat segala pemangku kepentingan
dapat mengakses tentang data pengangguran atau pencari kerja dan kondisi demografisnya.
Melihat cakupan tersebut, Ida menekankan data ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor yang
penting untuk mengambil keputusan baik di pemerintah maupun swasta.
Kemenaker dalam beberapa tahun terakhir terus berusaha melakukan penyempurnaan terhadap
klasifikasi dan jenis data ketenagakerjaan, serta pembudayaan literasi data di internal lembaga.
Satu Data nantinya akan terpadu dengan Sisnaker.
"Sebagai dasar bagi daerah dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pengendalian pembangunan di sektor ketenagakerjaan," ujar Ida.
Keberadaan Satu Data ini dinilainya akan mendorong keterbukaan dan transparansi di bidang
ketenagakerjaan, serta meningkatkan kualitas dan integritas data ketenagakerjaan.
Ia menambahkan sistem ini akan mempermudah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja,
khususnya untuk skema perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Satu Data Ketenagakerjaan dapat diakses lewat portal satudata.kemnaker.go.id.
229
