Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 234
DORONG IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA, KEMNAKER LAUNCHING SATU DATA
KETENAGAKERJAAN
Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan satu data ketenagakerjaan, Kamis (5/11/2020)
untuk mendorong UU Cipta Kerja agar bisa diimplementasikan dengan baik.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, mengatakan saat ini data menjadi satu di antara sumber
daya penting selain SDM dan teknologi.
Data juga menjadi kebutuhan pokok dalam setiap individu, instansi maupun pemerintahan.
"Data menjadi daya dorong baru bagi perkembangan industri saat ini," kata Ida dalam acara
Launching Satu Data Kemnaker secara virtual, Kamis (5/11/2020).
Ida mengatakan tanpa basis data yang handal setiap upaya improvisasi kebijakan hanya akan
berujung pada kesia-siaan.
Dengan data, dapat membantu membuat keputusan maupun kebijakan pemerintah dan arah
yang tepat sesuai tujuan.
"Output yang berkualitas tinggi pasti membutuhkan input yang bermutu pula," ujarnya.
Data Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran sebenarnya di
Indonesia, ketersediaan lapangan kerja, termasuk kompetensi apa saja yang dimiliki para tenaga
kerja di Indonesia.
Menurutnya jika Indonesia memiliki potret yang jelas, detil, dan rinci terkait supply dan demand
pasar tenaga kerja, upaya mengatasi pengangguran akan terlihat signifikan.
"Dengan data yang akurat, program peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja juga
menjadi lebih strategis," lanjutnya.
Oleh karena itu, Kemnaker bertransformasi menjadi kementerian yang berbasis data lewat tata
kelola kebijakan satu data ketenagakerjaan.
Kemnaker membangun arsitektur Ketenagakerjaan, manajemen dan tata kelola data
ketenagakerjaan, serta infrastruktur teknologi pengelolaan data ketenagakerjaan yang terus
disempurnakan.
"Dengan diundangkannya undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang No.11 tahun 2022,
mendorong Kemnaker agar undang-undang itu bisa diimplementasikan dengan baik. Kami
berusaha sekuat mungkin membangun ketenagakerjaan yang berbasis data," katanya.
Launching ini juga dalam rangka mewujudkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 39 tahun
2019 tentang satu data dan merupakan penerapan tanda satu data ketenagakerjaan baik di
pusat maupun daerah.
233
