Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 279
Ringkasan
Wilayah Kabupaten Tangerang mayoritas banyak diisi oleh industri. Ada empat ribu industri dari
industri rumahan hingga besar. Namun, saat ini kebanyakan industri tersebut terdampak
pandemi Covid-19.
BANYAK BURUH KENA PHK BUPATI TANGERANG BERHARAP UU CIPTA KERJA
SEGERA DIBERLAKUKAN
Wilayah Kabupaten Tangerang mayoritas banyak diisi oleh industri. Ada empat ribu industri dari
industri rumahan hingga besar. Namun, saat ini kebanyakan industri tersebut terdampak
pandemi Covid-19.
Berdasarkan info dan data terakhir, sudah sekira 3000 karyawan atau buruh yang di-PHK dan
hampir 9000 yang dirumahkan di wilayah Kabupaten Tangerang.
Terkait hal tersebut, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berharap Undang-Undang no.
11/2020 tentang Cipta Kerja segera diterapkan.
Hal itu mengingat wilayahnya dan wilayah Indonesia secara umum sedang menghadapi
persoalan ekonomi akibat dampak Covid-19.
"Kami berharap sekali UU Cipta Kerja ini segera berjalan," kata Zaki dalam pernyataannya, Kamis
(5/11/2020).
Menurut Zaki, kondisi seperti sekarang ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten
Tangerang dan Provinsi Banten.
Mengingat, saat ini, penciptaan lapangan kerja sangat dibutuhkan dengan banyaknya PHK.
Belum lagi ditambah kemunculan angkatan kerja baru.
Untuk mengatasi persoalan itu atau menciptakan lapangan kerja, Zaki berharap pada masuknya
investasi di wilayah pemerintahannya.
Zaki menegaskan percepatan investasi baik di wilayah Tangerang ataupun wilayah-wilayah
industri yang lain itu sangat dibutuhkan.
"Betapa kita sangat butuh sekali percepatan pembangunan dan investasi baik di wilayah
Kabupaten Tangerang maupun di wilayah-wilayah industri lain," kata Zaki.
Sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, menurut Zaki, pihaknya menyadari kebutuhan akan
percepatan investasi.
Itu dia dalami melalui banyak diskusi yang panjang baik melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia (APKASI) dan diskusi-diskusi langsung dengan pemangku kebijakan seperti
kementerian dan anggota DPR RI.
278
