Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 280

Meski melalui diskusi yang panjang dan alot dalam tubuh APKASI, menurut Zaki, pada akhirnya
              APKASI bisa menerima UU Cipta Kerja dalam rangka mendukung percepatan proses perizinan
              investasi yang ada di Indonesia.

              "Kondisi ini membuat kami mendukung upaya segera disahkannya UU Cipta Kerja ini," ujar Zaki.

              Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja, dikatakan Zaki, diperlukan adanya
              terobosan  yang  bisa dilakukan  pemerintah  pusat  untuk  mengatasi  berbagai  macam  masalah
              yang dihadapi saat ini seperti tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja
              serta rumitnya berinvestasi di daerah.

              "Pasal-pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja. Itu menyederhanakan dan
              memangkas lapisan-lapisan birokrasi dari tingkat daerah tingkat dua, provinsi hingga pusat,"
              kata Zaki.

              Meski ada kebutuhan investasi yang mendesak, kata Zaki, perlindungan dan jaminan bagi buruh
              tetap terjaga dalam UU Cipta Kerja.

              Dia meluruskan sejumlah kesalahpahaman penolak UU Cipta Kerja terkait beberapa poin.

              "Semua yang digembar-gemborkan (dalam demo), seperti tidak ada cuti dan upah minimum dan
              lain sebagainya itu tidak benar," ujar Zaki.

              Zaki juga meluruskan kekeliruan yang tidak berdasar lain yang dipahami masyarakat tentang UU
              Cipta Keja.

              Seperti soal outsourcing dan soal isu muluskan tenaga kerja asing (TKA).

              "Selama TKA ini memiliki kemampuan lebih dan spesifik yang tidak dimiliki pekerja kita serta
              dibutuhkan oleh industri, tentu kami harus mengizinkan mereka masuk," kata Zaki.

              Menurutnya, TKA masuk ke Indonesia harus ada transfer teknologi dan pengetahuan dari TKA
              yang berkualifaksi kepada tenaga-tenaga kerja Indonesia.


              Dia  menegaskan,  meskipun  wilayahnya  membutuhkan  percepatan  investasi  namun  tetap
              memperhatikan hak-hak buruh.

              "UMK di Kabupaten Tangerang kurang lebih sudah 4.168.000 rupiah. Untuk kebutuhan hidup
              layak di Kabupaten Tangerang, kalau dari hitung-hitungan teman serikat itu dibutuhkan sekitar
              hampir empat jutaan. Itu artinya ada selisih untuk menabung," kata Zaki.(Willy Widianto).



















                                                           279
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285