Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 3
Judul Indef Bongkar Pasal Omnibus Law yang Bisa Rugikan Buruh
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201105183614-532-
566456/indef-bongkar-pasal-omnibus-law-yang-bisa-rugikan-buruh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-06 06:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Ahmad Heri Firdaus (Ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(Indef )) Dalam UU Cipta Kerja ini tidak mencantumkan istirahat panjang, dipersulit untuk
istirahat panjang
negative - Ahmad Heri Firdaus (Ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(Indef )) Dalam aturan sebelumnya, UU Ketenagakerjaan tidak ada. Ketentuan ini direvisi
negative - Ahmad Heri Firdaus (Ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(Indef )) Banyak alasan perusahaan untuk melakukan PHK
Ringkasan
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( Indef ) Ahmad Heri Firdaus
memaparkan sejumlah poin dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Beleid baru itu mengubah beberapa pasal
lama di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ahmad menjelaskan salah satu poinnya adalah waktu istirahat. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003,
pekerja mendapatkan jatah istirahat jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama 4
jam terus menerus, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja, cuti tahunan 12 hari setelah
bekerja 12 bulan secara terus-menerus, dan istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilaksanakan
pada tahun ketujuh.
INDEF BONGKAR PASAL OMNIBUS LAW YANG BISA RUGIKAN BURUH
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( Indef ) Ahmad Heri Firdaus
memaparkan sejumlah poin dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Beleid baru itu mengubah beberapa pasal
lama di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2
