Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 4
Ahmad menjelaskan salah satu poinnya adalah waktu istirahat. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003,
pekerja mendapatkan jatah istirahat jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama 4
jam terus menerus, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja, cuti tahunan 12 hari setelah
bekerja 12 bulan secara terus-menerus, dan istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilaksanakan
pada tahun ketujuh.
Namun, pemerintah menghapus ketentuan minimal istirahat panjang dalam UU Cipta Kerja.
Dalam beleid itu, aturan soal istirahat panjang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
"Dalam UU Cipta Kerja ini tidak mencantumkan istirahat panjang, dipersulit untuk istirahat
panjang," tutur Ahmad dalam diskusi secara virtual, Kamis (5/11).
Kemudian, pemerintah juga menambah pasal 88b dalam bagian ketenagakerjaan di UU Cipta
Kerja. Pasal itu berbunyi upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/ satuan hasil.
"Dalam aturan sebelumnya, UU Ketenagakerjaan tidak ada. Ketentuan ini direvisi," imbuh
Ahmad.
Selain itu, pemerintah juga menambah pasal 154A dalam UU Cipta Kerja. Dalam pasal itu
dituliskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa terjadi dengan berbagai alasan.
Beberapa alasan itu, seperti perusahaan melakukan penggabungan atau pemisahan perusahaan
dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia kembali
pekerja, perusahaan melakukan efisiensi yang diikuti dengan penutupan perusahaan, lalu
perusahaan tutup karena merugi secara terus menerus selama 2 tahun.
Kemudian, perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa, perusahaan dalam keadaan
penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perusahaan pailit, pekerja mangkir lima hari
berutut-turut tanpa keterangan tertulis, pekerja melakukan pelanggaran yang diatur dalam
perjanjian kerja, serta pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan
pihak berwajib karena diduga melakukan tindakan pidana.
"Banyak alasan perusahaan untuk melakukan PHK," kata Ahmad.
Lalu, poin lain dalam UU Cipta Kerja yang merugikan buruh adalah pesangon. Jumlah yang
diberikan berkurang dari maksimal 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji.
Lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru meneken UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 lalu.
Salinan UU Cipta Kerja diunggah oleh pemerintah di situs setneg.go.id.
(aud/sfr) window.
3
