Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 332

Meski melalui diskusi yang panjang dan alot dalam tubuh APKASI, namun menurut Zaki, pada
              akhirnya APKASI bisa menerima UU Cipta Kerja dalam rangka mendukung percepatan proses
              perizinan investasi yang ada di Indonesia. "Kondisi ini membuat kami mendukung upaya segera
              disahkannya UU Cipta Kerja ini," ungkap Zaki.

              Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja, dikatakan Zaki, diperlukan adanya
              terobosan  yang  bisa dilakukan  pemerintah  pusat  untuk  mengatasi  berbagai  macam  masalah
              yang dihadapi saat ini seperti tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja
              serta rumitnya berinvestasi di daerah.


              "Pasal-pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja. Itu menyederhanakan dan
              memangkas lapisan-lapisan birokrasi dari tingkat daerah tingkat dua, provinsi hingga pusat,"
              beber Zaki.

              Meski ada kebutuhan investasi yang mendesak, kata Zaki, perlindungan dan jaminan bagi buruh
              tetap terjaga dalam UU Cipta Kerja. Dia meluruskan sejumlah kesalahpahaman penolak UU Cipta
              Kerja terkait beberapa poin.


              "Semua yang digembar-gemborkan (dalam demo), seperti tidak ada cuti dan upah minimum dan
              lain sebagainya itu tidak benar," Zaki meluruskan.

              Zaki juga meluruskan kekeliruan yang tidak berdasar lain yang dipahami masyarakat tentang UU
              Cipta Kerja. Seperti soal outsourcing dan soal isu memuluskan tenaga kerja asing (TKA). "Selama
              TKA ini memiliki kemampuan lebih dan spesifik yang tidak dimiliki pekerja kita serta dibutuhkan
              oleh industri, tentu kami harus mengizinkan mereka masuk," kata Zaki.


              Menurutnya, TKA masuk ke Indonesia harus ada transfer teknologi dan pengetahuan dari TKA
              yang  berkualifikasi  kepada  tenaga-tenaga  kerja  Indonesia.  Dia  menegaskan,  meskipun
              wilayahnya membutuhkan percepatan investasi namun tetap memperhatikan hak-hak buruh.

              "UMK di Kabupaten Tangerang kurang lebih sudah Rp 4.168.000. Untuk kebutuhan hidup layak
              di Kabupaten Tangerang, kalau dari hitung-hitungan teman serikat itu dibutuhkan sekitar hampir
              empat jutaan. Itu artinya ada selisih untuk menabung," kata Zaki.


              Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id).

























                                                           331
   327   328   329   330   331   332   333   334   335