Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Seperti diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan SE yang meminta
gubernur Jatim untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum 2021 sama dengan
nilai upah minimum 2020. Dani menjelaskan, usulan kenaikan UMK Lamongan juga mengacu
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim

Kalau mengacu tahun sebelumnya, penetapan UMK tidak jauh dari yang diusulkan." yang naik
sekitar Rp 100 ribu per bulan. "Secara moderat, itu sekitar 5,65 persen. Jadi, kami juga
mengusulkan yang tidak jauh dari kenaikan UMP Jatim," ujar Dani.

Dia menilai besaran kenaikan itu masih proporsional. Di tengah pandemi Covid-19, pemkab
masih mampu mengusulkan kenaikan UMK. "Jadi, ini menurut kami, win-win solu-tion. Bagi
pengusaha tidak terlalu memberatkan serta bagi pekerja masih merasa diperhatikan," imbuhnya.

Dani memprediksi tahun berikutnya ketika ekonomi sudah membaik, penghasilan para pekerja
tidak terlalu rendah. Dengan demikian, masih mampu disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak
(KHL) yang naik setiap tahun. "Kalau tidak ada kenaikan, kasihan para pekerja di tahun
berikutnya," ujar Dani.

Langkah berikutnya, pihaknya akan membuat surat usulan kenaikan UMK tahun depan kepada
bupati Lamongan. Setelah itu, usulan diteruskan kepada gubernur Jatim. "Kalau mengacu tahun
sebelumnya, penetapan UMK tidak jauh dari yang diusulkan," kata Dani, (ind/ yan/c6/cak)

61