Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 272
"Terkait dengan dana awal untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, undang-undang juga
sudah mengatur dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp6 triliun. Kecil kan bu?"
kata Ida bertanya pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Virtual soal
Penjelasan lanjutan mengenai Omnibus Law UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).
Program JKP muncul setelah ada pemangkasan pesangon dari 32 menjadi 25 kali upah. Dalam
UU Cipta Kerja, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan
jaminan kehilangan pekerjaan.
Ida juga menjelaskan pesangon pekerja hanya tunai 19 kali upah, sedangkan sisanya enam kali
lainnya digunakan dalam program JKP berupa pelatihan dan informasi akses pasar kerja.
"Undang-undang ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon diterima oleh pekerja
atau buruh dengan adanya skema," katanya.
"Di samping pesangon yang diberikan oleh pengusaha, pekerja mendapatkan jaminan
kehilangan pekerjaan yang ini tidak dikenal dalam UU 13/2003. JKP yang manfaat berupa cash
, vocational training dan pelatihan kerja. Ini yang kita tidak jumpai, diatur dalam UU 13/2003,"
terang dia.
Dengan undang-undang baru, pekerja berhak atas jaminan sosial meliputi kesehatan,
kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, jaminan kematian dan kehilangan pekerjaan.
Dalam JKP, modal awal pemerintah, komposisi iuran program jaminan sosial dari anggaran
operaional BPJS Ketenagakerjaan. Pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan akan lebih lanjut
dalam peraturan pemerintah.
271
