Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 276
Menurutnya, program tersebut tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003. Padahal itu penting diberikan kepada pekerja yang berdampak kena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
MENAKER IDA PASTIKAN UU CIPTA KERJA BERI JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN AKIBAT PHK
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan keberadaan Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja akan sangat membantu para pekerja atau buruh. Sebab, dalam klaster ketenagakerjaan
bagian ketujuh Pasal 46 A diatur mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Menurutnya, program tersebut tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003. Padahal itu penting diberikan kepada pekerja yang berdampak kena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Ini yang tidak kita jumpai dan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia membutuhkan sangu atau pesangon berupa cash
benefit," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (7/10).
Sebab itu, dengan adanya JKP di UU Cipta Kerja itu, korban PHK akan semakin mudah untuk
mendapatkan pekerjaan baru.
"Yang paling penting ketika orang di-PHK, yang dibutuhkan adalah akses penempatan pasar
kerja yang dimanage pemerintah. Sehingga kebutuhan dia ketika alami PHK akan mendapatkan
kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan baru," jelasnya.
Seperti diketahui, Program Jaminan Kehilangan pekerjaan ini diselenggarakan oleh badan
penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan atau
BPJamsostek.
Adapun pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan
jaminan kehilangan pekerjaan seperti yang tertulis pada Pasal 46A ayat 1 beleid tersebut.
Meski demikian, tak semua pekerja bisa mendapatkan jaminan tersebut. Hanya pekerja yang
telah membayar iuran di BPJamsostek yang akan memperoleh jaminan tersebut.
Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah;
rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
"Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran," tulis
Pasal 46C UU Cipta Kerja .
"Hal-hal baru ini semua konteksnya memberi perlindungan kepada pekerja dan lebih memastikan
itu dengan skema program jaminan kehilangan pekerjaan," tandas Ida.
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
memberikan kepastian dalam skema pengupahan. Salah satunya terkait dengan penangguhan
upah oleh perusahaan dan juga pengupahan di sektor UMKM.
"UU Cipta Kerja menghapus ketentuan menganai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa
ditangguhkan, ini clear disebutkan di UU Cipta Kerja ," jelas Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah dalam video conference di Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Di samping itu, untuk meningkatkan perlindungan upah pekerja atau buruh, serta meningkatkan
pertumbuhan sektor UMKM, UU Cipta Kerja juga mengatur pengupahan bagi sektor usaha dan
UMKM.
275
