Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 280
Judul Ekonomi Minus, Upah Minimum Tahun Depan Berpotensi Tak Naik
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201007182434-532-
555633/ekonomi-minus-upah-minimum-tahun-depan-berpotensi-tak-
naik
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 18:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Memang ada perubahan komponen KHL
untuk 2021. Namun, kita semua tahu akibat dari pandemi covid-19 ini pertumbuhan ekonomi
minus. Saya kira tidak memungkinkan menetapkan normal seperti dalam PP maupun peraturan
UU
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami dapatkan saran dari Dewan Pengupahan
Nasional dan saran ini akan jadi acuan bagi kami, menteri untuk tetapkan upah minimum 2021.
Karena kalau paksakan mengikuti PP78 atau UU baru ini, banyak perusahaan yang tidak bisa
bayar upah minimum provinsi
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan update, akan dengarkan sekali lagi
Dewan Pengupahan Nasional
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tata cara penetapan upah minimum dan
formulanya akan diatur dalam PP. Kami sudah laporkan ke Presiden, pembahasan PP ini kami
akan menyertakan stakeholder ketenagakerjaan dalam hal ini serikat buruh, pekerja dan teman
pengusaha yang diwakili Apindo, Kadin dalam forum tripartit nasional
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP
) untuk tahun 2021 masih akan menggunakan formula lama yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015.
Sebab, tata cara penetapan upah minimum baru dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker) atau Omnibus Law Ciptaker belum diatur lebih rigid dalam ketentuan turunan.
Namun, Ida menambahkan karena situasi perekonomian diperkirakan belum pulih dari pandemi
covid-19, komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar penentuan UMP
kemungkinan besar tak akan berubah.
279
