Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Usulan ini mengemuka dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian sepanjang 2020 yang
menunjukkan performa negatif.
"Rekomendasi dari Dewan Pengupahan sementara mengacu pada UMP 2020. Kami akan update
dan dengar kembali usulan dari Dewan Pengupahan," kata Ida dalam konferensi pers di Jakarta,
Rabu (7/10/2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sendiri memerlukan revisi
menyusul datangnya jatuh tempo peninjauan komponen hidup layak (KHL) yang dilakukan lima
tahun sejak beleid tersebut diterbitkan.

Ida mengatakan terdapat sejumlah komponen yang berubah untuk 2021. Meski demikian, dia
mengemukakan penghitungan upah minimum dengan mengacu pada Undang-undang dan
Peraturan Pemerintah tidak mungkin dilakukan karena pandemi telah mengakibatkan
perekonomian tumbuh negatif.

"Kita semua tahu akibat pandemi pertumbuhan ekonomi minus, tidak mungkin bagi kita
menghitung dengan normal sebagaimana diatur dalam UU dan PP. Kalau dipaksakan mengikuti
aturan lama, akan banyak perusahaan yang tidak sanggup bayar upah minimum," kata Ida.

Selain itu, seiring dengan revisi dan perubahan pada UU Ketenagakerjaan lewat pengesahan UU
Cipta Kerja, Ida menyebutkan pemerintah bakal menyusun aturan pelaksana dalam bentuk PP
guna memperbarui ketentuan dan tata cara penetapan upah minimum serta formulasinya.

Dalam proses penyusunan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan bakal mengundang serikat
pekerja atau serikat buruh serta perwakilan pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) dalam forum tripartit nasional.

"Kami sudah sampaikan kepada Pak Presiden, pembahasan PP ini akan melibatkan semua
stakeholder ketenagakerjaan. Kami akan mengundang serikat pekerja dan pengusaha yang
diwakili Apindo dalam forum tripartit nasional," kata Ida.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menjelaskan akan ada sekitar 35 PP dan 5 Peraturan Presiden yang diharapkan selesai dalam
waktu 1 bulan sebagai tindak lanjut pengesahan UU Cipta Kerja.

"Tadi arahan Presiden, seluruh PP dan Perpres diselesaikan dalam satu bulan. Walaupun dalam
perundang-undangan boleh tiga bulan, tapi kami diberi target tersebut," kata Airlangga..

278